Dugaan Korupsi Lahan Kantor PA Sidikalang

Siti Hadijah Dituntut 2 Tahun Penjara di Pengadilan Tipikor Medan


115 view
Siti Hadijah Dituntut 2 Tahun Penjara di Pengadilan Tipikor Medan
Foto Istimewa
Terdakwa Dra Siti Hadijah SH yang dituntut 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidikalang dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (9/9).
Medan (SIB)
Terdakwa Dra Siti Hadijah SH dituntut 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sidikalang dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (9/9).

Jaksa menilai, terdakwa Siti terbukti bersalah telah melakukan korupsi pengadaan lahan perkantoran Pengadilan Agama Sidikalang tahun anggaran 2012. "Meminta kepada majelis hakim agar menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun," ucap jaksa kepada majelis hakim yang diketuai Bambang Joko Winarto.

Selain pidana penjara, jaksa juga menuntut terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun jaksa tidak menuntut terdakwa dengan pidana tambahan membayar uang pengganti (UP) kerugian negara. Usai mendengar pembacaan surat tuntutan terhadap terdakwa, majelis hakim menunda sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa.

Seperti diketahui, dalam surat dakwaan yang dibacakan pada sidang sebelumnya, terdakwa yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di PA Sidikalang ini, didakwa jaksa bersama rekannya Kepala Desa Sitinjo, Darwin Alboin Kudadiri (penuntutan terpisah), terkait dugaan korupsi pengadaan lahan perkantoran PA Sidikalang.

Jaksa penuntut umum (JPU) Ramboo Loly Sinurat dalam berkas dakwaan menjelaskan, pada tahun 2012, PA Sidikalang mendapatkan anggaran kegiatan pengadaan tanah untuk kantor PA Sidikalang dengan luas 3000 m2 dengan nilai anggaran sebesar Rp1.500.000.000.

Terdakwa Dra Siti Hadijah lalu diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang PA Sidikalang dan kemudian menetapkan panitia pengadaan tanah untuk gedung tersebut. Biaya yang diperlukan untuk pengadaan tanah adalah 3000m2 x Rp500.000 dengan jumlah Rp1.500.000.000.

JPU melanjutkan, pada 3 Desember 2012 diadakan musyawarah penentuan harga pengadaan tanah. Dalam musyawarah itu, tertera tanda tangan Darwin Alboin Kudadiri sebagai kuasa dari Albi Br Silalahi selanjutnya disebut sebagai pihak pertama selaku penjual dan Ramli Bintang, Khairul Rahman, Yulia El Siana masing-masing selaku ketua, Sektretaris, serta anggota panitia pengadan tanah sebagai pihak ke dua menyatakan bahwa telah dilakukan musyawarah penentuan harga.

Seharusnya dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk gedung kantor Pengadilan Agama Sidikalang Tahun Anggaran 2012, Pengadilan Agama Sidikalang melakukan pembelian secara langsung dengan pihak yang berhak, tidak melalui perantara orang lain yang memungkinkan akan terjadinya pengeluaran biaya pembelian tanah tidak efisien, efektif dan mencegah pemborosan.

Akibat perbuatan terdakwa Dra Siti Hadijah SH selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang PA Sidikalang yang tidak melakukan pembelian secara langsung dengan pihak yang berhak melainkan melalui perantara Darwin Alboin Kudadiri telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp923.367.100.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana­. (A17/d)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com