Sopir Angkot Unjuk Rasa ke DPRD SU Desak Gubernur Sumut Cabut Izin Trayek RMC 120P

* Dugaan Pungli di PT Jasa Raharja Cabang Sumut Diminta Dihentikan

201 view
Sopir Angkot Unjuk Rasa ke DPRD SU Desak Gubernur Sumut Cabut Izin Trayek RMC 120P
Foto SIB/Firdaus Peranginangin
CABUT IZIN: Puluhan sopir Angkot unjuk rasa ke gedung DPRD Sumut, Senin (30/5) mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi segera mencabut izin trayek RMC 120P yang dianggap mengganggu mata pencaharian para sopir, karena telah menganggu izin trayek Angkot lain. 

Medan (SIB)

Puluhan sopir angkutan kota (Angkot) unjuk rasa ke gedung DPRD Sumut, Senin (30/5) mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk segera mencabut izin trayek RMC 120P yang dianggap mengganggu mata pencaharian para sopir, karena telah menganggu izin trayek Angkot lainnya.


"Trayek angkutan RMC 120P lin Binjai-Lubukpakam telah melanggar Permen Perhubungan No15/2019, sehingga Gubernur Sumut didesak segera mencabut SK Gubsu No 55121/17/AJ/PHB/2021 tentang operasional trayek RMC 120P tersebut," tandas juru bicara para sopir Angkot, Boasa Simanjuntak.


Sopir Angkot yang tergabung dalam Forum Peduli Proses Hukum Indonesia ini juga telah berulangkali menyampaikan protes terhadap izin trayek tersebut, termasuk ke Pemko Binjai, tapi hingga kini belum ada tindak-lanjutnya, sehingga mereka mendatangi DPRD Sumut.


Selain menuntut dicabutnya izin trayek dimaksud, para sopir Angkot ini juga mendesak aparat penegak hukum segera menghentikan adanya dugaan pungutan liar (Pungli) di PT Jasa Raharja Cabang Sumut, karena sangat memberatkan bagi para sopir.


"Kami para sopir Angkot menolak keras adanya pungutan liar dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dari angkutan umum saat membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahun. Padahal, iuran wajib penumpang kendaraan bermotor umum tidak termasuk dalam tarif/ongkos dan kupon iuran wajib penumpang yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan," katanya.


Ditambahkan, adanya dugaan pungli PT Jasa Raharja Cabang Sumut merupakan kejahatan yang telah merugikan hajat hidup orang banyak, sehingga wajib segera dihentikan.


Menanggapi aspirasi para sopir Angkot, anggota DPRD Sumut Pdt Berkat Kurniawan Laoli menegaskan, bahwa pungli tak bisa dibiarkan bercokol di Indonesia, sehingga pihaknya berjanji untuk segera memanggil PT Jasa Raharja Cabang Sumut dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Sumut.


"Kita sangat mendukung langkah para sopir untuk membawa masalah ini ke ranah hukum, jika Gubernur Sumut tidak segera mencabut izin trayek RMC 120P serta membersihkan adanya dugaan pungli di PT Jasa Raharja Cabang Sumut," katanya.(A4/c).

Penulis
: Redaksi
Sumber
: KORAN SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com