Tekanan Ekonomi Picu Angka Anak Putus Sekolah Meningkat


106 view
Tekanan Ekonomi Picu Angka Anak Putus Sekolah Meningkat
Foto Dok
Robert Tua Siregar PhD
Simalungun (SIB)
Sejak kebijakan belajar dari rumah diterapkan secara nasional mulai 16 Maret 2020, muncul indikasi naiknya angka putus sekolah terutama di daerah tergolong zona merah penyebaran Covid-19. Bahkan dalam jangka panjang, di perdesaan juga terimbas menyumbang angka putus sekolah.

Hal itu disampaikan Robert Tua Siregar PhD, Spesialist Development Planning Area/ Evaluator Nasional Kemendikbudristek ketika dimintai tanggapan tentang kemajuan pendidikan di tengah pandemi Covid-19, Jumat ( 11/ 6 ). Lebih lanjut dikatakan, anak – anak putus sekolah tersebut kecendrungannya menganggur baik secara terbuka maupun tertutup. Ini bukan hanya secara akumulatif akan menurunkan produktivitas nasional, tapi membuat mereka ( keluarga anak – red ) terjebak dalam lingkaran tidak berujung ( vicious circle ) kemiskinan struktural.

Pada beberapa pertemuan dikatakan selalu muncul keluhan orangtua dan tenaga pendidik yang kesulitan dalam menyediakan perangkat belajar seperti ponsel dan laptop maupun biaya pulsa untuk koneksi internet. Hal ini menunjukkan, pembelajaran secara Daring ( dalam jaringan) berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi.

Apalagi dalam beberapa waktu terakhir, proses kegiatan belajar mengajar jarak jauh dilaporkan sejumlah sekolah mulai jenjang SD, SMP dan SMA sederajat di sejumlah daerah mengalami kesulitan tehnis maupun non tehnis. Misalnya, dalam pengadaan fasilitas hardware dan software yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar jarak jauh.

Berdasarkan pengamatan lapangan dikatakan, hasilnya menunjukkan bahwa para orangtua murid merasa kesulitan melakukan pendampingan terhadap anak mengikuti pembelajaran jarak jauh. Hal ini dapat disadari karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan para orangtua.

Demikian juga informasi Kemenaker disebutkan telah mencatat, lebih dari 2 juta buruh dan pekerja formal – informal yang dirumahkan atau dilakukan pemutusan hubungan kerja. Dengan kondisi seperti itu, banyak orangtua kesulitan menyediakan kesempatan pendidikan secara optimal bagi anak.

“ Dalam situasi lebih buruk, orangtua malah bisa berhadapan dengan pilihan dilematis, memberi makan keluarga atau membiayai pendidikan anak. Hal ini berpotensi menyumbang angka putus sekolah meningkat,” papar Siregar.

Menjaga kualitas pendidikan dan mutu lulusan dikatakan menjadi tantangan nyata selama pandemi Covid-19, proses belajar mengajar semula langsung tatap muka berubah menjadi dalam jaringan atau jarak jauh. Karenanya, perlu dilakukan kajian – kajian dalam upaya membangun SDM anak – anak bangsa.

Menurutnya, pemerintah perlu merealokasikan dana pelatihan Rp 5,6 triliun bagi 5,6 juta pekerja yang mengalami krisis ekonomi akibat dampak Covid-19. Demikian juga anggaran bantuan pengadaan sarana dan prasarana seperti alat – alat praktek anak – anak di sekolah secara khusus SMK sebaiknya segera dipenuhi pasca pandemi Covid-19.

Langkah strategis yang ditempuh hendaknya dikaji lebih awal menyongsong pasca pandemi Covid-19 seperti peninjauan kembali target pembelajaran yang ingin dicapai agar secara rasional selaras dengan situasi dan kondisi baru, katanya.

Identifikasi sumber daya juga perlu dimiliki dan diadakan agar tujuan baru yang ditetapkan tersebut dapat dicapai. Petakan situasi dan kondisi masing – masing guru serta siswa yang harus bersiap siap melakukan model pembelajaran baru berbasis blended learning. Kaji gap antara kebutuhan dengan ketersediaan untuk menyusun langkah – langkah strategis dan operasional. Eksekusi langkah – langkah tersebut secara kreatif dan inovatif dengan menjalin kemitraan dengan pihak eksternal yang peduli pendidikan, ujar Siregar. (BR4/c )

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com