Temuan Inspektorat Rp 136 Juta Pada Dana Desa Laira Nias, Boy Zega Kaget


174 view
Temuan Inspektorat Rp 136 Juta Pada Dana Desa Laira Nias, Boy Zega Kaget
Foto: SIB/Riswan H Gultom
KEGIATAN: Boy K Zega, mantan Kasi Kesra Kantor Kepala Desa Laira, Idanogawo, Nias menunjukkan uraian kegiatan dan kwitansi setiap pembayaran saat dia menjalankan kegiatan dana desa TA 2020 lalu, Rabu (25/1). 

Nias (SIB)

Boy Kurniawan Zega, mantan Kasi Kesejahteraan Rayat (Kesra) Kantor Desa Laira, Kecamatan Idanogawo, Nias tidak terima temuan Inspektorat Nias senilai Rp 136.488.300 atas kegiatan Dana Desa TA 2022 yang dijalankannya.

Boy, Rabu (25/1) kepada wartawan SIB menjelaskan, pada Maret tahun lalu Inspektorat Nias mengeluarkan hasil pemeriksaan kegiatan Desa Lauri bernomor 356.043/01/LHP/ITDA.

Pemeriksaan tersebut menerangkan, adanya penyimpangan dana pada bidang Kesra antara lain, kelebihan pembayaran upah kerja kepala tukang, pada pembelian 3 unit semprot, pembelian bahan bahan pembangunan balai kemasyarakatan dengan total temuan Rp 136.488.300.

Sementara Boy menjelaskan, dana yang dikelolanya total Rp 741.599.740, masing masing untuk pembelian barang, pembayaran upah pekerja, pembangunan fisik jalan dan lainnya. Lalu rehabilitasi penyertuan jalan, pembelian barang barang serta biaya berbagai kegiatan.

"Saya sudah membuat surat pertanggungjawaban kegiatan Dana Desa TA 2020 yang saya bidangi, telah disahkan tim verifikasi dan ditandatangani pejabat kepala desa saat itu, Yason Hura," jelasnya.

Boy merasa masalah ini dipolitisir orang-orang yang tidak senang dengannya dengan tujuan ingin menduduki jabatannya, terbukti sejak awal tahun 2023 dirinya diberhentikan dari Kasi Kesra.

Sementara, Kepala Inspektorat Nias, Andhika Laoli SSTP saat dikonfirmasi hanya menjawab belum ada tindak lanjut temuan tersebut. Soal keberatan Kasi Kesra, dana dipakai kepala desa hingga soal sisa dana yang dipegang bendahara tidak dijawabnya.

Pengacara Boy Kurniawan Zega, Marthin S Buaya SH menilai, ada kejanggalan dalam masalah tersebut, sebab kegiatan TA 2020 yang sudah selesai dengan baik, didukung berita acara dan disahkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta distempel kepala desa tiba tiba diungkit sekarang. "Kami juga akan terus mengawal kasus ini agar jangan ada upaya kriminaisasi," terang Marthin. (A19/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com