Terapkan Keadilan Restoratif, Unsoed Anugerahi Sanitiar Burhanuddin Gelar Profesor dan Guru Besar Tidak Tetap


168 view
Terapkan Keadilan Restoratif, Unsoed Anugerahi Sanitiar Burhanuddin Gelar Profesor dan Guru Besar Tidak Tetap
Foto Istimewa
Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin
Jakarta (SIB)
Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) menganugerahi Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin gelar profesor bidang ilmu hukum pidana dan guru besar tidak tetap di universitas tersebut lantaran menerapkan penegakan penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif.

Dalam rilisnya yang diterima Koran SIB, Minggu (12/9), Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan Burhanuddin dikukuhkan sebagai guru besar tidak tetap di Kampus Unsoed, Jumat (10/9), dengan surat pengangkatan tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37421/MPK.A/KP.05.00/2021 tanggal 11 Juni 2021.

"Jaksa Agung memiliki pandangan bahwa dalam proses penegakan hukum Jaksa Agung ST Burhanuddin terus menyuarakan kepada para jaksa untuk menggunakan hati nurani," kata Kapuspenkum yang akrab disapa Leo, Minggu (12/9).

Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat ini menjelaskan Jaksa Agung berulang kali menegaskan bahwa, sebagai Jaksa Agung ia tidak membutuhkan jaksa yang pintar tetapi tidak bermoral. Tidak butuh jaksa yang cerdas tetapi tidak berintegritas.

"Yang saya butuhkan adalah para jaksa yang pintar dan berintegritas. Karena itu, saya tidak menghendaki para jaksa melakukan penuntutan asal-asalan tanpa melihat rasa keadilan di masyarakat. Ingat, rasa keadilan tidak ada dalam text book, tetapi ada dalam hati nurani," katanya.

Dalam pemaparan ilmiahnya, Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang selanjutnya disebut Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut dikeluarkan sejak 22 Juli 2020.

"Peraturan Kejaksaan tentang Keadilan Restoratif lahir untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum materil dan hukum formil, karena saat ini masih mengedepankan aspek kepastian hukum dan legalitas formal daripada keadilan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat," tutur Leonard.

Kehadiran peraturan tersebut, dapat lebih menggugah hati nurani para jaksa sebagai pengendali perkara pidana dalam melihat realitas hukum. Ia menyebutkan, masih banyak masyarakat kecil dan kurang mampu kesulitan mengakses keadilan hukum. Hukum berdasarkan hati nurani merupakan kebijakan penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Jaksa Agung juga menegaskan berusaha untuk terus menghadirkan keadilan hukum yang membawa manfaat sekaligus kepastian hukum bagi semua pihak dengan dilandasi hati nurani. "Melalui pendekatan hukum berdasarkan hati nurani diharapkan pula kasus yang mencederai rasa keadilan masyarakat, seperti kasus Nenek Minah dan kasus Kakek Samirin tidak akan pernah terulang lagi," ujarnya.

"Hati nurani merupakan instrumen katalisator untuk merangkul, menyatukan, dan mewujudkan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum secara sekaligus. Komponen hati nurani memiliki andil besar dalam menyeimbangkan ketiga tujuan hukum yang oleh Jaksa Agung disebut sebagai hukum berdasarkan hati nurani," bebernya. (H3/f)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com