Palas (SIB)
Transaksi keuangan APBD Kabupaten Padanglawas (Palas) di Bank Sumut yang sudah dua minggu terhenti, menjadi perbincangan hangat masyarakat di sejumlah kedai kopi.
Penghentian transaksi itu buntut kisruh politik yaitu dualisme kepemimpinan di Pemkab Palas.
Kepala BPKAD Palas (versi Plt. Bupati Palas AZP), Fajaruddin Hasibuan saat ditemui wartawan SIB di ruangan kerjanya, Selasa (28/3) mengatakan, pihaknya masih masih menunggu surat balasan dari Bank Sumut pusat.
Dia menjelaskan Bank Sumut sudah menyurati Gubernur Sumut Edy Rahmayadi terkait kejelasan administrasi pengelolaan keuangan Pemkab Palas prihal penggantian pejabat dan adanya surat penundaan pencairan dana Pemkab Palas oleh Bupati Palas TSO.
Disinggung berapa dana pengajuan keseluruhan OPD yang terhenti, Fajar mengaku belum menghitungnya.
"Belum kita hitung, namun yang pasti pengajuan sudah ada seperti dari DPRD, Inspektorat dan beberapa OPD yang lain," tutur Fajar.
Terpisah, Kepala BPKAD Palas (versi Bupati Palas TSO) yaitu Hj. Yenny Nurlina Siregar menyatakan penghentian transaksi itu sesuai surat Bupati Palas TSO kepada Bank Sumut Cabang Sibuhuan untuk penundaan pencairan APBD Palas 2023.
Dalam surat tersebut dirincikan bahwa pencairan bisa dilakukan sampai adanya penggantian spesimen baru, dikarenakan Bupati Palas telah mengembalikan Hj. Yenny Nurlina Siregar sebagai Kaban BPKAD sesuai Surat Keputusan (SK) Nomor 800/31/2023 tanggal 9 Maret 2023 perihal Pengembalian Jabatan PNS. "Surat itu sebagai upaya untuk mencegah kesalahan prosedur dalam pengelolaan keuangan," kata Yenny.
Di tempat lain, Kepala Teller PT Bank Sumut Cabang Sibuhuan Arif Rahman Siregar membenarkan penghentian transaksi keuangan tersebut.
Terhentinya transaksi keuangan APBD Palas juga menjadi buah bibir di tengah perkumpulan salah satu kedai kopi di Sibuhuan.
Mereka berharap kedua pemimpin harus berlapang dada sehingga dualisme kepemimpinan tidak terjadi di Pemkab Palas.
"Jangan sampai akibat kepentingan politik rakyat yang dikorbankan," kata Armen Harahap warga Kecamatan Lubukbarumun.
Armen juga mempertanyakan sikap DPRD Palas terhadap kisruh politik saat ini. "Apakah kinerja ASN serta program pembangunan tidak terganggu akibat pemberhentian transaksi keuangan APBD Palas ini," tanya Armen.
Terhentinya transaksi keuangan APBD Palas di Bank Sumut juga dikeluhkan salah satu tenaga kerja sukarela (TKS) di salah satu kantor OPD.
"Bagaimana nasib kami ini, tolong kami Pak Gubsu, berikan kejelasan atas status Bupati maupun Plt. Bupati, sudah tiga bulan ini kami belum terima gaji, katanya kuatir penghentian transaksi itu juga berimbas ke kami, apalah yang akan kami pakai untuk Lebaran idul fitri nanti, sementara ini saja hutang sudah menumpuk," keluh Tks yang enggan disebutkan namanya di koran SIB. (RN/a)
