Terkait Pendataan Tenaga Non ASN di Pemda, Para Bupati Rakor Bersama Menpan RB


237 view
Terkait Pendataan Tenaga Non ASN di Pemda, Para Bupati Rakor Bersama Menpan RB
Foto: Dok/Diskominfo
Menteri PAN-RB, Abdulah Azwar Anas, memimpin Rakor bersama para bupati terkait pendataan tenaga non ASN di jajaran pemerintah daerah, Rabu (21/9), di Puri Agung Convention Hall Hotel Sahid Jaya Jakarta, Rabu (21/9). Apkasi menyampaikan 4 permintaan.

Rantauprapat (SIB)


Terkait pendataan tenaga non ASN di jajaran pemerintah daerah, bupati seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) rapat koordinasi dengan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdulah Azwar Anas, di Puri Agung Convention Hall Hotel Sahid Jaya Jakarta, Rabu (21/9). Bupati Labuhanbatu diwakili Sekda M Yusuf Siagian didampingi Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Zainuddin Siregar.

"Rakor tersebut membahas dan merumuskan solusi atas permasalahan tenaga non ASN lingkungan pemerintahan daerah kabupaten," sebut Sekda Labuhanbatu M Yusuf Siagian.

Pada Rakor tersebut, Sekretaris Apkasi, Adnan Purichta Ichsan yang juga Bupati Gowa, mengajukan 4 permintaan dan harapan para bupati, yaitu: proses rekrutmen dan penggajian PPPK dari pemerintah pusat, kepala daerah yang baru dilantik diberi kuota mengangkat PPPK dengan masa kerja sesuai masa jabatan sebagai kepala daerah. Kemudian, pelatihan kewirausahaan, kartu pra kerja dan MoU antara kepala daerah dan BUMN bagi tenaga non ASN yang diberhentikan, serta mendorong investasi di daerah agar bisa memberdayakan non ASN yang telah diberhentikan.

Sebelumnya, Bupati Dharmasraya selaku Ketua Apkasi, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, menyatakan pertemuan hari itu sebagai tindak lanjut dari rapat teknis bersama Menteri PAN-RB beberapa waktu lalu, untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait pembiayaan tenaga non ASN.

"Menurut pembicaraan beberapa waktu lalu, tenaga honorer atau non ASN akan dihapuskan pada November 2023. Ini menjadi kegelisahan para kepala daerah dan juga para honorer di daerah. Kebijakan ini membuat resah para tenaga honorer, baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun yang lain," ungkapnya.

"Sementara peluang untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan mekanisme ujian terbuka akan menjadi kendala karena para honorer yang telah lama mengabdi yang hanya tamatan SMA akan bersaing dengan para sarjana yang baru lulus," tambahnya.

"Selain itu, dilihat dari gaji yang akan diberikan, ini akan membebani pendapatan di setiap daerah," ujarnya.

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com