Medan (SIB)
Punguan Raja Panjaitan Dohot Boru Sumatera Utara (PRPDBSU), Sabtu (19/11) mengeluarkan pernyataan bersama.
Di antaranya meminta partai politik (parpol) tidak menolerir apalagi mengadopsi politik identitas.
Sejalan dengan itu, parpol idealnya menganulir tokoh yang mengadopsi politik berdasar SARA di Sumut.
Hal tersebut diutarakan Ketua Umum PRPDBSU Ir Monang Panjaitan ST MT, seusai peresmian Sekretariat di Jalan Rakyat Kompleks Perumahan Permata Sapphira - Medan Timur.
Peresmian yang ditandai pengguntingan pita didahului ibadah dipimpin Pdt Jones Panjaitan diikuti pertemuan akbar keluarga besar.
“Menolak politik identitas adalah satu dari sejumlah rekomendasi. Dasarnya, PRPDBSU terdiri dari ragam latar belakang yang majemuk agama. “Kami tak memandang identitas dari keyakinan karena hal itu urusan terhakiki dan personal tapi kami satu darah dalam perbedaan. Itulah PRPDBSU yang lahir dan mengakar di Indonesia,” tegas pria yang menjabat Ketua Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) Sumut itu.
Rekomendasi tersebut, lanjutnya, disimpulkan dalam rapat menyeluruh yang dihadiri mulai dari Pembina, Badan Pengurus Harian, Pengawas, Koorwil hingga fungsionaris di kabupaten kota Se-Sumut.
Di pertemuan itu dikenalkan pada keluarga besar pengurus PRPDBSU dari daerah. Di antaranya Haji Sangkot Panjaitan dari Tanjungbalai, St Raja HT Panjaitan dari Pematangsiantar, B Panjaitan dan AB Panjaitan dari Binjai serta Ir Jamarlin Siregar / Ny Panjaitan dari Doloksanggul, termasuk usahawan Ir Charles Lumban Gaol yang pengurus Toga Marbun.
“Masih banyak yang lain, beragam,” tambah Monang Panjaitan.
Ia menunjuk pertemuan yang terkendala hampir tiga tahun karena pandemi Covid-19. Persaudaraan sejati, ujarnya, tanpa memandang latar belakang.
“Ketika pandemi, PRPDBSU membantu siapa saja. Bahkan Sekretariat PRPDBSU diarahkan untuk tempat memupuk persaudaraan sejati tanpa memandang latar belakang,” tambahnya.
“Ada juga ambulans PRPDBSU yang dioperasionalkan untuk masyarakat. Free,” tambahnya.
Menurutnya, sudah ada bukti politik identitas memecah kerukunan dan persaudaraan seperti menjelang Pilkada Jakarta lima tahun lalu.
“Di luar negeri pun demikian. Politik identitas menjadi sumber keretakan. PRPDBSU tak mau itu terjadi di Indonesia ,” tambahnya didampingi Ny Br Tambunan.
Ketua Panitia Ir Jonny Panjaitan yang juga Sekretaris PRPDBSU menjelaskan, pihaknya sengaja tidak mengundang tokoh atau pimpinan formal di kegiatan tersebut agar apa yang diputuskan berdasarkan obyektivitas bersumbu pada persaudaraan sejati.
“Massa anggota PRPDBSU banyak, cukup signifikan untuk utusan politik tapi keluara besar tak ingin PRPDBSU dipolitisasi. Namun, jika ada keluarga PRPDBSU terjun ke politik, didukung untuk dimenangkan. Contohnya Trimedya Panjaitan dan Hinca Panjaitan. Begitu juga nantinya,” tambahnya didampingi Penasihat St Ir Pandapotan Panjaitan,Ny Charles Lumban Gaol / Br Panjaitan.
Charles Lumban Gaol mengatakan, PRPDBSU memiliki tanggung jawab sosial kemasyarakatan.
“Dari dana mandiri, PRPDBSU memikirkan kesejahteraan anggota melalui apa yang disebut tolong-menolong dalam persaudaraan,” tutup usahawan tersebut. (R10/d)
