Wabup Humbahas Sampaikan Nota Pengantar Keuangan Ranperda APBD TA 2022, Pendapatan Rp1 Triliun Lebih


292 view
Wabup Humbahas Sampaikan Nota Pengantar Keuangan Ranperda APBD TA 2022, Pendapatan Rp1 Triliun Lebih
(Foto: SIB/Frans Simanjuntak)
NOTA PENGANTAR: Wakil Bupati Humbahas Oloan Paniaran Nababan membacakan Nota Pengantar Keuangan Ranperda APBD Kabupaten Humbahas TA 2022 dalam rapat paripurna, di gedung dewan Kompleks Perkantoran Tano Tubu, Kecamatan Doloksanggul, Senin (18/10/2021). 
Humbahas (harianSIB.com)
Wakil Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Oloan Paniaran Nababan menyampaikan Nota Pengantar Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, pada rapat paripurna di gedung dewan, Kompleks Perkantoran Tano Tubu, Senin (18/10/2021).

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Humbahas Ramses Lumban Gaol, didampingi Wakil Ketua Marolop Manik dan Labuan Sihombing, serta dihadiri 18 anggota dewan. Hadir juga Wakapolres Humbahas Kompol D Pinem, Sekdakab Humbahas Tonny Sihombing, mewakili Kajari Humbahas, pimpinan OPD dan lainnya.

Sebelum rapat dimulai, seorang anggota dewan Guntur Simamora interupsi kepada pimpinan rapat terkait ketidakhadiran Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor dalam rapat tersebut.

Menanggapi hal itu, Ramses Lumban Gaol mengatakan, bupati baru saja melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dan saat ini sedang menjalani karantina sehingga mengutus Wakil Bupati untuk membacakan nota pengantar bupati.

Dalam nota pengantarnya, Oloan menguraikan gambaran umum yang mencerminkan rancangan APBD TA 2022, mengalami kenaikan bila dibandingkan dari APBD TA 2021. Di mana pendapatan pada rancangan APBD 2022 sebesar Rp1.007.993.784.050 dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp989.614.446.391 atau naik sebesar 1,86 persen.

Lebih lanjut disampaikan, pendapatan daerah kabupaten masih didominasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga masih diperlukan beberapa upaya dalam peningkatan potensi PAD.

"Setelah disesuaikan dengan alokasi TKKD, maka pada rancangan APBD TA 2022 alokasi pendapatan transfer adalah sebesar Rp906.480.785.373 dibanding dengan tahun anggaran 2021 sebesar Rp908.562.995.716 berkurang sebesar Rp2.082.210.341 atau turun sebesar Rp0,23 persen," kata Oloan sebagaimana dilaporkan jurnalis Koran SIB Frans Simanjuntak.

Oloan menambahkan, proyeksi PAD TA 2022 adalah sebesar Rp78.088.316.375 mengalami peningkatan sebesar Rp2.861.548.000 atau sebesar 3,80 persen dari APBD TA 2021 yakni Rp75.226.768.375.

"PAD TA 2022 mengalami peningkatan dari pos lain-lain PAD yang sah yakni pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD sebesar Rp2.000.000.000 dibandingkan dari pendapatan BLUD pada TA 2021 dari hasil sewa BMD sebesar Rp500.000.000," ucapnya.

Oloan juga menyampaikan belanja daerah penyusunan rancangan APBD TA 2022 pada pos belanja juga mengalami penyesuaian sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Mendagri Nomor 910/4350/SJ tanggal 16 Agustus 2021 tentang kebijakan dalam penyusunan APBD TA 2022 yang menyebutkan bahwa dalam mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat pandemi Covid-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi.

"Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menambahkan alokasi belanja tidak terduga dalam APBD TA 2022 sebesar 5 persen dari APBD TA 2021, sehingga belanja tidak terduga pada tahun 2022 adalah sebesar Rp58.600.000.000 atau naik sebesar 632,50 persen," urainya.

Lebih lanjut diuraikan, belanja daerah yang dianggarkan pada rancangan APBD TA 2022 sebesar Rp1.060.777.338.393. Apabila dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp1.095.470.505.244, berkurang sebesar Rp34.693.167.851 atau turun sebesar 3,17 persen.

Sementara untuk pembiayaan netto yang dianggarkan pada rancangan APBD TA 2022, kata Oloan, sebesar RP52.783.554.343. Apabila dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp105.856.059.853, berkurang sebesar Rp53.072.505.510 atau turun sebesar 50,14 persen.

"Penurunan Silpa tersebut dimungkinkan karena pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran (Silpa) tahun anggaran 2020 yang bebas penggunaannya adalah sebesar Rp11.455.809.197 dan pemanfaatan Silpa tahun berjalan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 117/PMK.07/2021 tentang batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah tahun anggaran 2022 yakni sebesar Rp41.327.745..146 atau sebesar 4,1 persen dari proyeksi pendapatan," pungkasnya.

Rapat paripurna diskors hingga Selasa (19/10/2021), dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi atas Nota Pengantar Ranperda APBD TA 2022. (*)

Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com