Wagub Musa Ikuti Peluncuran Sinergitas Pengelolaan MCP Terkait Pemberantasan Korupsi


143 view
Wagub Musa Ikuti Peluncuran Sinergitas Pengelolaan MCP Terkait Pemberantasan Korupsi
(Foto: Dok/Diskominfo Sumut)
VIDCON : Wagub Sumut Musa Rajekshah mengikuti video conference (vidcon) peluncuran Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention serta Rakorwasdanas tahun 2021 dari Rumah Dinas Wagub, Jalan Teuku Daud Medan, Selasa (31/8). 
Medan (SIB)
Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah mengikuti video conference (vidcon) peluncuran Sinergitas Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP) serta Rakorwasdanas 2021 dari Rumah Dinas Wagub Jalan Teuku Daud Medan, Selasa (31/8).

Kegiatan yang dibuka secara resmi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu juga diikuti secara virtual oleh para kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia dan sejumlah instansi lainnya.

Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan, MCP bertujuan mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktik sehingga tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Sebab pihaknya mencatat beberapa temuan yang sering terjadi pada Pemda mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksana program yang dianggap kurang tepat.

Tito meminta para kepala daerah agar memperkuat pengawasan dan aktif melakukan perencanaan yang baik. Hal itu dapat dimulai dari penguatan mental dan moral SDM aparatur dengan pembinaan terus menerus sehingga tidak memiliki niat menyimpang.

"Kita semua perlu bekerja dengan niat yang baik. Waspadai dan hati-hati dalam bekerja karena KPK dan Polri sudah paham betul bagaimana modus operandi tindak korupsi. Karena waktu saya Kapolri dengan target 3 bulan 1 kepala daerah pasti ketemu," jelasnya.

Selain itu dia juga meminta agar dapat menciptakan suasana kerja yang harmonis antara pimpinan, bawahan serta sesama rekan kerja. Namun lanjut Tito salah satu penyebab dari terjadinya praktek korupsi adalah karena biaya politik yang begitu tinggi dalam Pilkada.

"Makanya timbul moral hazard sehingga perlu dicari sistem yang mengatur biaya politik agar tidak lagi tinggi," tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan kegiatan itu merupakan momentum bagi anak bangsa untuk membebaskan bangsa dari praktek korupsi. Apalagi tujuan negara yang dirumuskan para founding father masih menjadi pekerjaan rumah atau PR dan menjadi tanggung jawab bagi anak bangsa. "Karenanya KPK merasa harus mengambil andil besar," sebutnya.

Sedangkan Kepala BPKP M Yusuf Ateh menambahkan kegiatan itu merupakan perwujudan kolaborasi antar lembaga dalam mencegah korupsi. Menurutnya ada beberapa faktor penyebab korupsi sampai terjadi antara lain pressure, kesempatan, pembenaran, keserakahan dan juga keinginan. (A13/f)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com