Waketum KADIN Pusat Sarman Simanjorang: Pengusaha Hormati MK Tolak Judicial Review UU Ciptaker, karena Tidak Pengaruhi Iklim Usaha


353 view
Waketum KADIN Pusat Sarman Simanjorang: Pengusaha Hormati MK Tolak Judicial Review UU Ciptaker, karena Tidak Pengaruhi Iklim Usaha
Foto Istimewa
Wakil Ketua Umum DPP Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang

Jakarta (harianSIB.com)

Wakil Ketua Umum DPP Kadin Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan pengusaha menghormati Keputusan MK yang menolak judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang diajukan kelompok buruh. Namun diamanatkan keharusan untuk memperbaiki dalam tempo 2 tahun ke depan.


“Keputusan MK tersebut sama sekali tidak begitu berpengaruh terhadap iklim usaha dan investasi dikarenakan putusan tersebut mengamanatkan UU Ciptaker tetap berlaku termasuk produk aturan turunannya,” kata Sarman Simanjorang kepada wartawan termasuk Jurnalis Koran SIB Horas Pasaribu, Rabu (1/12/2021).


Menurut Sarman, sampai saat ini pemerintah sudah mengeluarkan 45 Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara teknis tentang kemudahan perizinan berusaha, pemberdayaan Koperasi dan UMKM, perpajakan, badan usaha milik desa (Bumdes), penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta rumah susun.


Juga tentang jalan tol, pengelolaan atas tanah, penataan ruang, pengeloaan lingkungan hidup, kehutanan, bidang ESDM, pertanian, kelautan, perindustrian, perdagangan, lalulintas dan angkutan jalan, penyelenggaraan bidang penerbangan, perkeretapian, tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, pengupahan, program jaminan kehilangan pekerjaan, biaya perjalanan ibadah umrah, jaminan produk halal.


“Selain itu ada juga terkait kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan/pelabuhan bebas, proyek strategis nasional, larangan praktek monopoli, informasi geopasial, pos, telekomunikasi dan penyiaran, perumahsakitan dan keimigrasian,” terangnya.


Menurut Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta ini, ada juga Peraturan Presiden (Perpres) tentang badan percepatan penyelenggaran perumahan, bidang usaha penanaman modal, kerjasama antara pemerintan dan BUMN dalam penyelenggaraan informasi geopasial serta pengadaan barang dan jasa. Semua aturan turunan tersebut di atas merupakan kepentingan dunia usaha dan tetap berlaku. Dengan demikian, iklim usaha dan investasi tetap kondusif.


Hanya saja, kata Sarman, aturan turunan yang masih dalam proses tidak dapat lagi diterbitkan sesuai amar putusan MK yang menyatakan bahwa tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker. Pihaknya berharap, aturan turunan yang belum sempat terbit namun sangat strategis bagi dunia usaha akan dapat dicarikan solusinya atau disiasati sehingga tidak menghambat pelayanan kepada dunia usaha dan investasi sebagaimana tujuan UU Cipta kerja.

“Harapan kami agar pemerintah dan DPR RI dapat mempercepat proses perbaikan UU Ciptaker tersebut, jika memungkinkan pertengahan tahun 2022 dapat selesai akan lebih baik. Tidak perlu menunggu sampai dua tahun. Sehingga berbagai aturan turunannya yang belum terbit dapat segera direalisasikan. Kami dari pelaku usaha tentu akan aktif memberikan masukan, saran dan pandangan agar perbaikan UU Ciptaker ini lebih baik dan bermanfaat bagi semua kalangan,” ujar anggota LKS Tripartit Nasional Unsur Pengusaha ini.


Dengan demikian kata Komisaris Utama PT Pertamina Geothermal Energy ini, para serikat pekerja agar memanfaat ruang ini melakukan evaluasi, kajian serta dialog dan komunikasi yang persuasif dengan pemerintah serta DPR RI. Sehingga berbagai aspirasi dan harapan dalam perbaikan UU Ciptaker ini dapat diakomodir dengan mengedepankan kepentingan bersama antara pekerja dan pelaku usaha. “Tidak selalu mengedepankan kepentingan pekerja, mengesampingkan kemampuan pelaku usaha dan kondisi ekonomi,” tuturnya. (*)

Editor
: Bantors
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com