Wakil Bupati Simalungun Ultimatum Warga yang Menambah KJA untuk Membongkar

* Kapolres Simalungun Mendukung

196 view
Wakil Bupati Simalungun Ultimatum Warga yang Menambah KJA untuk Membongkar
(Foto Dok/Humas Polres Simalungun)
RAPAT : Wakil Bupati Simalungun, H Zonny Waldy bersama Kapolres Simalungun AKBP Nicolas Dedy Arifianto menggelar rapat koordinasi di Parapat baru-baru ini. Hal itu terkait adanya penambahan keramba jaring apung (KJA) di perairan Danau Toba wilayah Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipanganbolon. 
Simalungun (SIB)
Wakil Bupati Simalungun, H Zonny Waldy bersama Kapolres Simalungun, AKBP Nicolas Dedy Arifianto menggelar rapat koordinasi di Parapat baru-baru ini. Hal itu terkait adanya penambahan keramba jaring apung (KJA) di perairan Danau Toba wilayah Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang Sipanganbolon.

"Ya, kita melakukan rapat karena mendapat informasi adanya penambahan KJA milik petani di perairan Danau Toba wilayah Nagori Sibaganding, yang sebelumnya sudah dilakukan penertiban dan sudah menerima kompensasi dari pemerintah," kata Zonny.

Dia menyampaikan, ada 17 kepala keluarga yang melakukan penambahan KJA dan sebagian yang melakukannya penambahan itu adalah warga yang telah menerima kompensasi dari pemerintah.

"Karena itu, diminta kesadaran masyarakat untuk segera melakukan pembongkaran KJA yang melakukan penambahan. Jangan sampai nanti aparat hukum yang menertibkan. Kita beri batas waktu 15 hari," tegasnya.

Dia menyampaikan demikian, karena sudah diberi kompensasi. Untuk itu, dia tidak mau ada masyarakat terkena hukum, baik perdata maupun pidana terkait dengan penambahan KJA itu. "Kami minta dengan kesadaran sendiri," ucapnya.

Terkait nasib pemilik KJA, Wabup mengatakan, pihaknya saat ini sedang mencari solusi untuk masyarakat yang kehilangan mata pencariannya karena adanya penertiban KJA.

"Misalnya mengalihkan mata pencariannya ke bidang lain, seperti pertanian dan memelihara ikan di darat dengan bioflok. Nanti dibantu pemerintah," ucapnya.

Sementara itu, Kapolres mengatakan, pihaknya mengikuti rapat sebagai dukungan Polres Simalungun terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka penertiban KJA di perairan Danau Toba.

"Dalam Rakor itu kita melakukan sinkronisasi data yang merupakan tindak lanjut hasil pengecekan lapangan, sehingga dalam rapat itu merupakan cek data terakhir dan kami juga merumuskan bersama pemerintah daerah untuk bagaimana solusi berikutnya," kata Kapolres.

Dia berharap kepada masyarakat Kecamatan Girsang Sipanganbolon agar sama-sama mendukung program pemerintah untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas.

"Saya apresiasi warga yang membongkar KJA-nya," ucap Kapolres. (D5/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com