Wakil Ketua MPR Minta Aturan JHT Jawab Kebutuhan Para Pekerja


374 view
Wakil Ketua MPR Minta Aturan JHT Jawab Kebutuhan Para Pekerja
Foto: Ist/harianSIB.com
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat

Jakarta (SIB)

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta aturan terkait Jaminan Hari Tua (JHT) bagi para pekerja lahir dari proses dialog sejumlah pihak terkait. Sebab, kata dia, kebijakan publik harus berpijak pada asas dialogis agar mampu menata sistem jaminan sosial bagi pekerja.


"Aturan jaminan hari tua bagi pekerja seharusnya juga lahir dari proses dialog antar sejumlah pihak yang terkait, sehingga sistem jaminan sosial yang dibangun itu benar-benar bisa bermanfaat bagi pekerja," ujar Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Kamis (24/2).


Dia menilai peraturan baru tentang jaminan hari tua pekerja yang beberapa hari ini ramai diperbincangkan publik harus mendengarkan suara rakyat atau pekerja.


"Sejumlah kalangan mendorong agar aturan baru tersebut direvisi agar sistem jaminan bagi pekerja itu mampu menjawab kebutuhan para pekerja di era yang penuh ketidakpastian ini," katanya.


Lestari berharap kebijakan terkait sistem jaminan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa secara nyata memberikan manfaat bagi para pekerja.


"Berharap sistem jaminan sosial yang diterapkan Pemerintah benar-benar bisa bermanfaat bagi para pekerja yang saat ini menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja, sebagai dampak dari perubahan di sejumlah sektor akibat pandemi Covid-19," ujarnya.


Sementara itu, Kapoksi Komisi IX Fraksi Partai NasDem DPR RI Irma Suryani Chaniago mengatakan kegaduhan dari terbitnya Permenaker no. 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua disebabkan karena aturan tersebut bertentangan dengan PP no 60 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua yang memperbolehkan pekerja yang berhenti bekerja bisa langsung mengambil JHT-nya di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.


Irma menyarankan agar Menteri Tenaga Kerja segera mencabut Permenaker no. 2 tahun 2022 karena dinilainya bertentangan dengan peraturan pemerintah dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).


"Aturan jaminan hari tua sebenarnya tidak kaku, bisa dicairkan setelah usia pekerja 56 tahun atau sebelum usia pekerja 56 tahun asalkan sudah membayar iuran selama 10 tahun," kata Irma.


Meskipun pemerintah memberikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk menjawab kebutuhan pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurutnya, pemerintah harus menyelesaikan sejumlah persoalan terkait program tersebut.


Irma mengatakan, salah hal dipersoalkan oleh buruh terkait program tersebut yakni besaran JKP yang lebih rendah daripada JHT. Imbasnya kebutuhan buruh tidak mampu terpenuhi jika mengalami PHK.


Dari sisi pekerja, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sabilar Rosyad mengatakan permasalahan tidak hanya sebatas itu saja. Sebab di lapangan, masih banyak pekerja yang dipaksa mengundurkan diri oleh perusahaan nakal agar tidak melakukan PHK yang berdampak pada pemberian pesangon.


"Pada posisi tersebut, buruh pada pihak yang lemah sehingga sangat membutuhkan bantuan," tutup Sabilar Rosyad. (detikcom/d)


Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com