Wakil Rakyat, Pejabat dan Kepala Daerah Diajak Sisihkan 50 Persen Gaji Bantu Masyarakat


778 view
Wakil Rakyat, Pejabat dan Kepala Daerah Diajak Sisihkan 50 Persen Gaji Bantu Masyarakat
Istimewa
Junimart Girsang
Jakarta (harianSIB.com)
Legislator PDI Perjuangan (PDIP) Junimart Girsang mengajak seluruh wakil rakyat di DPR RI maupun di DPRD serta para menteri, Dirjen dan kepala daerah menyisihkan 50 persen gajinya untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19 karena PPKM Darurat.

"Mari kita tunaikan nilai-nilai Pancasila dan Bendera Merah Putih di masa pandemi saat ini. Kita harus realisasikan dalam bentuk empati senasib sepenanggungan," kata Junimart Girsang melalui siaran pers kepada wartawan termasuk jurnalis Koran SIB Jamida P Habeahan, Minggu (18/7/21).

Politisi PDIP dari dapil Sumut ini berpendapat, salah satu solusi yang solutif adalah membantu masyarakat baik itu yang terkonfirmasi dan sedang isolasi mandiri, serta yang terdampak pertahanan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya karena PPKM Darurat.

Dikatakan, wacana penyisihan 50 persen gaji tersebut seyogianya dapat dilakukan dua bulan yakni Juli dan Agustus. Artinya, para wakil rakyat, para menteri, dirjen dan para kepala daerah menyisihkan atau mengambil 50 persen gaji selama 2 bulan terhitung Juli-Agustus 2021 untuk membantu masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menegaskan sebagai anak bangsa, saat ini pantang hanya menuntut tanggungjawab pemerintah untuk menghadapi dan mengatasi pandemi Covid-19 yang mendunia ini.

"Ini tanggungjawab kita bersama, khususnya para wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Karena para wakil rakyat adalah personifikasi rakyat," kata Junimart sambil menambahkan, saat sulit seperti sekarang ini merupakan waktu yang tepat bagi para wakil rakyat untuk berbuat dari dirinya sendiri untuk rakyat.

Sebab, wakil rakyat selalu berbicara atas nama rakyat. Makanya, sebagai wakil rakyat wajib berbuat dari diri sendiri untuk rakyat.

Menurut dia, teknis pelaksanaannya dapat diatur dari Kesekretariatan Jendral masing-masing, sedangkan para kepala daerah bisa mengatur teknis sendiri.

"Saat ini terdapat dua masalah mendasar yang harus disentuh terkait Covid-19. Pertama, membantu mengatasi masyarakat yang kurang mampu dan saat ini wajib menjalani isolasi mandiri (Isoman). Kedua, membantu masyarakat terdampak PPKM Darurat yang daya tahan ekonominya semakin terbatas oleh pembatasan mobilitas," kata Junimart. (*)

Editor
: Robert/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com