Wali Kota Pematangsiantar Monitoring Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2020


131 view
Wali Kota Pematangsiantar Monitoring Penyelesaian Temuan BPK Tahun 2020
Internet
Kegiatan monitoring yang digelar di Ruang Serbaguna Bappeda Kota Pematangsiantar, Senin (7/6).
Pematangsiantar (SIB)
Wali Kota Pematangsiantar, Dr H Hefriansyah SE MM monitoring penyelesaian tindak lanjut atas beberapa catatan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 di ruang Serbaguna Bappeda Kota Pematangsiantar, Senin (7/6).

Hefriansyah menyampaikan, BPK RI menemukan adanya kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan. Di antaranya, pengelolaan retribusi pengangkutan sampah yang belum tertib oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kekurangan volume dan kualitas atas 27 paket pekerjaan pada 2 dinas, yaitu Dinas PRKP dan PU-PR, serta penatausahaan aset tetap yang belum tertib pada seluruh OPD.

"Permasalahan ini ibarat sebuah bara dalam sekam, yang kalau tidak ditindaklanjuti dapat menjadi batu sandungan atau bahkan menjadi sebuah pemicu munculnya efek domino dalam permasalahan hukum di kemudian hari. Untuk itu, dari awal kami telah ingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja secara profesional dan konsisten dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Hefriansyah.

Di samping itu, Hefriansyah secara khusus memberikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Provinsi Sumatera Utara atas perhatian dan waktu dalam berbagi ilmu dan pengetahuan dalam rangka penyelesaian tindak lanjut temuan BPK RI pada LKPD tahun 2020.

"Hal ini merupakan suatu kehormatan bagi kami. Oleh sebab itu, mohon bimbingan dan masukkan diberikan sebaik dan seterang mungkin. Sehingga, cita-cita luhur pembangunan dapat kami laksanakan sebaik mungkin," ujar Hefriansyah.

Tak lupa, Hefriansyah juga meminta, para peserta agar tekun mengikuti acara, agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh para peserta dapat diterapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga memberikan manfaat dalam mendukung kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

"Saya berharap, Kota Pematangsiantar pada tahun mendatang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (D8/c)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com