Warga Medan Selayang Tidak Bayar PBB Karena Surat Belum Dipecah


249 view
Warga Medan Selayang Tidak Bayar PBB Karena Surat Belum Dipecah
Foto: SIB/Desra Gurusinga
BUKA: Anggota DPRD Medan Ir Hendri Duin Sembiring membuka Sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang digelarnya, Minggu sore (25/9) di Gang Kenanga Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan. 

Medan (SIB)


Warga Medan Selayang mengeluhkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) miliknya atas sebidang tanah yang sudah dipecah suratnya, hingga kini belum keluar pemecahan PBB-nya. Akibatnya, hingga kini warga tersebut belum membayar PBB.

“Tidak sanggup kami membayar PBB atas surat yang lama. Kalau surat sudah dipecah, harusnya PBB nya juga dipecah agar bisa dibayar masing-masing. Saat ini, pembayaran masih atas PBB yang lama dan belum diterbitan pemecahannya,” ujar warga Yanto Meliala saat mengikuti Sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan yang digelar Ir Hendri Duin Sembiring, Minggu sore (25/9) di Gang Kenanga Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan.

Disebutkannya, pihaknya sudah 15 tahun tidak membayar PBB karena suratnya belum dipecah. Lokasi tanah di Jalan Jamin Ginting dan sudah pernah disampaikan ke Kepling, namun belum ada pemecahan hingga kini.

Warga lainnya, Antoni Peranginangin menyebutkan ada tanah miliknya seluas 1 hektar. Namun sampai saat ini tidak ada akses jalan, karena sudah ditutupi pemilik tanah yang lain. Kalaupun ingin ada akses jalan, warga pemilik lahan lain menawarkannya seharga Rp. 3 juta permeter. Akibatnya sampai saat ini, Antoni tidak membayar PBB karena tidak ada kejelasan akses jalan menuju tanahnya.

Seorang ibu rumah tangga, Br sembiring mempertanyakan dasar perhitungan PBB, karena dia dan tetangganya berbeda bayar walaupun di satu hamparan.

Menanggapi itu, Sekretaris Tim BPPRD di Kecamatan Medan Tuntungan Poltak Tumanggor mengatakan PBB berfungsi sebagai dasar kepengurusan surat-surat tanah. Kalau warga aktif membayar PBB, maka pembangunan Kota Medan akan lebih baik.

Untuk pemecahan surat PBB, syaratnya harus bayar 6 tahun ke belakang seluas tanah miliknya. BPPRD akan menerbitkan PBB baru. Sedangkan perhitungan nilai PBB dilakukan berdasarkan zona nilai tanah. “Kalau ada hal seperti itu, nanti akan kita setarakan,” sebutnya.

Halaman :
1
2
Semua
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar