Warga Sijabut Teratai Tuding Pemdes Tak Taransparan Terkait Anggaran DD dan APBDes

* Camat akan Klarifikasi Terkait Pemanggilan Pejabat Pemdes Oleh Polres Asahan

266 view
Asahan (SIB)- Terkait dugaan penyimpangan sejumlah anggaran Desa Sijabut Teratai, warga tuding Pemdes tak transparan terhadap sejumlah dana yang diterima pemdes setempat baik DD APBDes dan Dana Bumdes. Menanggapi hal itu Camat Air Batu Abdul Rauf Fadillah berjanji mengunjungi kantor desa. Hal itu ia katakan kepada wartawan saat menghadiri Musrenbang di Kantor Kepala Desa Air Teluk Hessa Kecamatan Air Batu, Senin (16/1).

Dikatakan Rauf, dugaan penyimpangan bisa saja terjadi. "Namun untuk mengetahui lebih detail terkait itu pihak kecamatan sesegera mungkin akan mengecek kebenarannya ke kantor Desa Sijabut Teratai, walau saya ketahui sejumlah Pejabat Pemdes telah dipanggil pihak Tipikor Polres Asahan," kata Rauf.

Rauf juga tak menyangkal dirinya telah memberikan solusi awal terkait dugaan mark up pembangunan drainase yang memakan biaya sekira Rp 60 jutaan yang dilaksanakan Kadus.

Rauf juga terkejut ketika diketahui Kadus mendapat mandat secara lisan oleh LPM, BPD dan Plt Kades saat rapat terbatas Pemdes dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Sementara itu Kadus Dusu V Helmi mengaku tak merasa melakukan mark up terhadap pembangunan drainase. "Saya telah klarifikasi dugaan itu ke Unit Tipikor Polres Asahan atas aduan sejumlah warga", kata Helmi melalui selularnya.

Misrun selaku warga setempat mengaku pihak pengelola dana fisik desa diduga telah melakukan mark up. "Saya telah laporkan hal itu ke Unit Tipikor Polres Asahan, namun pihak terlapor terkesan melecehkan laporan saya dengan melakukan sejumlah aksi yakni tertawa terbahak-bahak di depan sejumlah warga yang melaporkan dugaan itu. Selain itu pihak terlapor juga melakukan manuver aksi dengan menggeber sepeda motor yang ia tunggangi ketika melintasi rumah saya selaku salah satu pihak pelapor", kata Misrun.

"Jika terbukti mark up namun kasus itu tetap tak diproses hukum oleh pihak berwenang, pihaknya akan menyurati Poldasu dan Menteri Desa agar DD untuk desanya ditinjau ulang untuk perealisasian DD tahun-tahun berikutnya", tambah Misrun.

Selain DD yang tak transparan terhadap warga, dana Bumdes baru kelihatan beroperasi setelah pengelola Bumdes mengetahui warga mengadukan hal itu kepada pihak kepolisian," ujar Misrun yang didampingi Adi. (D07/f)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com