Warga Simalingkar B Tidak Keberatan Bayar PBB, Minta Kepling Pro-aktif “Jemput Bola”


292 view
Warga Simalingkar B Tidak Keberatan Bayar PBB, Minta Kepling Pro-aktif “Jemput Bola”
Foto: SIB/Desra Gurusinga
TERANGKAN: Anggota DPRD Medan Hendri Duin Sembiring menerangkan kepada masyarakat saat menggelar Sosialisasi Perda Ke VI Tahun 2021 No.3 Tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan di Jalan Bunga Rampai IV Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu (26/6) yang dihadiri perwakilan BPPRD Medan, camat, lurah, para Kepling dan ratusan masyarakat.

Medan (SIB)

Warga sebenarnya tidak keberatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun terkadang tidak sempat dan lalai. Kalau seandainya kepala lingkungan (Kepling) mau pro-aktif menjemput dan menagih PBB kepada masyarakat, maka pendapatan negara dari sektor ini naik signifikan.


Hal itu ditegaskan seorang warga kepada Anggota DPRD Medan Hendri Duin Sembiring saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah VI Tahun 2021 No.3 Tahun 2011 tentang PBB Perdesaan dan Perkotaan di Jalan Bunga Rampai IV Kelurahan Simalingkar B Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu (26/6) yang dihadiri perwakilan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Medan, camat, lurah, para Kepling dan ratusan masyarakat.


Dalam kesempatan itu, Hendri Duin Sembiring mengimbau warga agar taat membayar PBB setiap tahun. Karena, hasil pembayaran PBB ini nantinya dipergunakan pemerintah untuk membangun infrastruktur Kota Medan.


"Dana PBB dari warga dipakai untuk membangun Kota Medan, termasuk membangun wilayah Kelurahan Simalingkar B. Memang saat ini kondisi perekonomian sedang turun akibat pandemi Covid-19. Tapi sebagai warga yang baik, kita wajib taat bayar PBB demi pembangunan kota," ujar politisi PDI Perjuangan itu.


Sementara Lurah Simalingkar B menyatakan, pihaknya akan memastikan undangan untuk pembayaran PBB tersebut kepada warga. Sedangkan untuk Kepling jemput bola, lurah berharap agar warga memaklumi kesibukan para Kepling, terutama saat ini tengah fokus membantu penanganan pandemi.


Perwakilan BPPRD Khaidir mengatakan, warga yang menjadi wajib pajak biasanya sudah ada diberikan resi, jadi di resi itu sudah ada tanggal pembayarannya. Ini bisa dijadikan patokan untuk pembayaran PBB. (A12/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar