Ekonom Sosial Horas Aritonang:

Yang Minta Lockdown dan Tolak PPKM Belum Paham Tanggung Jawab WN Hadapi Covid-19


124 view
Yang Minta Lockdown dan Tolak PPKM Belum Paham Tanggung Jawab WN Hadapi Covid-19
Foto Istimewa
Horas Aritonang
Medan (SIB)
Horas Aritonang di Medan, Selasa (2/8), mengatakan, masih banyak warga negara (WN), termasuk di Sumatera Utara (SU), belum paham seutuhnya dampak sosial ekonomi Covid-19 dan tanggung jawab sebagai WN dalam pandemi bersumber virus corona tersebut. Bila tak tepat penanganan, lanjutnya, akan berdampak lebih negatif. “Karena kekurangpahaman mengenai penanganan pandemi dan tanggung jawab sebagai WN, permintaan di masyarakat terbelah. Padahal agar take off, seluruh komponen harus seirama bergerak. Kelompok masyarakat ekonomi menengah atas, ngotot diberlakukan lockdown.

Warga ekonomi menengah bawah, menolak PPKM,” ujarnya dalam pertemuan virtual yang kemudian diunggahnya di kanal YouTube Horas Aritonang.

Menurutnya, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah yang paling tepat menangani Covid-19 di Indonesia tapi harus semua pihak mematuhi agar sama-sama take off. “Indonesia pun bisa lockdown, tapi muaranya memorakporandakan keuangan bahkan mungkin bisa kolaps,” tegas importir alat-alat kesehatan dan pekerja seni tersebut.

Ia minta, sosialisasi PPKM khususnya ke warga kelas ekonomi menengah bawah harus lebih masif dengan petugas yang lebih humanis. “Petugas penegak PPKM juga harus memiliki semangat empati hingga sosialisasi yang dilakukan, lebih cepat diterima publik. Tidak justru menimbulkan perlawanan,” sebutnya sambul mengetengahkan video pengelola kafe Rakesh yang melakukan penolakan hingga hendak menyiram air panas pada petugas Gugus Tugas Covid-19.

Menurutnya, banyak warga kelas ekonomi menengah bawah seperti Rakesh tapi petugas pun harus memahami faktor psikis masyarakat yang semakin sulit. “Itu sebabnya, seluruh aparat dari teratas hingga ke kepala lingkungan, harus memiliki pemahaman maksimal mengenai PPKM dan aturan yang melekat dengan kebijakan tersebut,” ujar pria yang pengurus perhimpunan adat tersebut.

Di lapangan, lanjutnya, ada gap besar antara kecepatan laju imbas Covid-19 dengan pemahaman publik. Misalnya, kasus penularan bahkan kematian karena Covid-19 yang berdampak pada keuangan negara dan daerah.

Bila masyarakat telah dipahamkan dengan kebijakan penangan Covid-19, sangat mungkin semakin kecil kelompok warga yang menolak. Sebaliknya muncul kesadaran untuk sama-sama mematuhi PPKM. “Sama patuhnya dengan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Semula ada penolakan, tapi lama-kelamaan patuh karena pemahaman yang semakin kental pada masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, Covid-19 justru menunjukkan masyarakat Indonesia masih rendah sense of crisis, yang rentan tersulut emosinya. “Ke depan diharapkan upaya memperkokoh semangat kesetiakawanan sosial semakin ditingkatkan dengan membangun empati,” tembahnya.

Horas Aritonang memastikan, kebijakan PPKM memiliki sejumlah instrumen yakni instrumen law enforcement, instrumen keuangan dan instrumen leadership. “Dari sektor itulah yang harus dipahami dan dijalankan dengan baik. Maksudnya, untuk kebijakan PPKM jangan posisikan warga sebagai obyek secara penuh tapi diawali narasi yang masuk ke pencernaan pikirannya,” harapnya.

Menurutnya, masyarakat banyak yang belum paham bahwa petugas PPKM diberi kewenangan koersif tapi dalam pelaksanaannya jangan represif tapi tetap humanis. “Covid-19 adalah kondisi darurat hingga rakyat wajib mengikuti kebijakan, meskipun pahit,” tutup Horas Aritonang. (R10/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com