Zeira: Tangkap Mafia Tanah Manipulasi Lahan di Desa Sigapiton


195 view
Zeira: Tangkap Mafia Tanah Manipulasi Lahan di Desa Sigapiton
Foto Dok
Zeira Salim Ritonga
Medan (harianSIB.com)

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga meminta aparat penegak hukum untuk segera mengusut dan menangkap mafia tanah yang diduga memanipulasi separuh dari 915 hektare atau sekira 445 hektare lahan di wilayah Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba.

"Jika benar ada permainan mafia tanah memanipulasi data untuk kepentingan bisnis terkait pengembangan kawasan wisata Danau Toba, tentu hal itu tidak boleh dibiarkan dan harus diusut tuntas," ujar Zeira Salim Ritonga kepada jurnalis Koran SIB Firdaus Peranginangin, Senin (18/10/2021), melalui telepon di Medan.

Penegasan itu disampaikan Zeira Salim menangapi pemberitaan Harian SIB, Senin (18/10/2021), bahwa separuh dari 915 hektare atau sekira 445 hektare lahan di wilayah Desa Sigapiton, diduga dimanipulasi mafia tanah untuk kepentingan bisnis yang terkait atau terkamuflase sebagai pengembangan kawasan wisata Danau Toba, khususnya oleh Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPOD).

Diakui Bendahara DPW PKB Sumut itu, kalau diteliti dua Keputusan Lembaga Negara, ada kerancuan yang diduga ada manipulasi data, yakni menyangkut SK No.352/MENLHK/SETJEN/KUM tentang langkah-langkah penyelesaian permasalahan Hutan Adat dan Pencemaran Limbah Industri di Lingkungan Danau Toba, tertanggal 21 Juni 2021, tertulis luas tanah Sigapiton 915 hektare.

Sedangkan Surat KSP Kabinet Indonesia Maju yang ditandatangani Jenderal TNI Moeldoko No B-21/KSK/23/2021 tertanggal 12 Maret 2021 hanya seluas 470,81 hektare atau terdapat perbedaan atau selisih lahan seluas 445 hektare.

"Selisih lahan tersebut perlu ditelusuri oleh pihak terkait, jangan sampai ada permainan mafia tanah untuk mencari keuntungan dalam proyek pengembangan kawasan wisata Danau Toba, khususnya BPODT," kata Zeira.

Berkaitan dengan itu, Ketua Fraksi Nusantara ini meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera memerintahkan Kanwil BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sumut dan Kabupaten Toba untuk mengukur ulang kawasan tersebut, untuk mengetahui luasan sebenarnya.

"Perlu dilakukan pengukuran ulang peta lahan yang terkait kasus sengketa tanah Sigapiton, agar diketahui berapa sebenarnya luas lahan, supaya praktik mafia tanah dalam pengelolaan atau penguasaan lahan oleh BPODT di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, bisa terungkap secara tuntas," kata Zeira.

Ditambahkan Zeira, tanah-tanah yang ada di Kabupaten Toba merupakan hak ulayat atau tanah warisan turun temurun, jangan sampai menimbulkan keresahan dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat adat, hanya karena permainan mafia tanah untuk mencari keuntungan pribadi dan kelompoknya. (*)

Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com