Aspatan Sumut Protes Kementan RI Kurangi "Jatah" Pupuk Bersubsidi Dari 70 Jadi 9 Komoditas


245 view
Aspatan Sumut Protes Kementan RI Kurangi "Jatah" Pupuk Bersubsidi Dari 70 Jadi 9 Komoditas
Foto: Ist/harianSIB.com
Toni Togatorop SE MM.

Medan (harianSIB.com)


Ketua DPD Assosiasi Petani dan Pedagang (Aspatan) Sumut Toni Togatorop SE MM memprotes Kementerian Pertanian (Kementan) RI yang memotong "jatah" jumlah komoditas pupuk bersubsidi dari 70 jenis komoditas menjadi 9 komoditas, sehingga sangat merugikan para petani.


"Selama ini ada 70 lebih jenis komoditas yang bisa mendapat jatah pupuk bersubsidi. Tapi sekarang, setelah keluarnya Permentan No10/2022 berkurang menjadi 9 komoditas yang terdiri dari tiga subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan," tandas Toni Togatorop kepada wartawan, Kamis (4/8/2022) di Medan.


Penjelasan itu disampaikan Wakil Ketua DPD Partai Hanura Sumut itu seusai mengikuti "Sosialisasi Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) RI No10 Tahun 2022" yang mengatur penetapan tata cara penebusan, alokasi, dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di sektor pertanian di Medan.

Dalam Permentan No10/2022 tersebut, jelas Toni, pupuk yang disubsidi untuk petani tahun ini hanya dua jenis (Urea dan NPK). Begitu juga penggunaanya, hanya 9 komoditas yang terdiri dari tiga subsektor, meliputi tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih), serta perkebunan (tebu, kakao, dan kopi).


Adapun alasan Kementan RI memilih 9 komoditas yang hanya mendapatkan pupuk bersubsidi, tambah mantan Ketua Fraksi Hanura DPRD Sumut itu, karena ke 9 komoditas itu merupakan bahan pokok yang strategis, guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan yang lebih baik di masa depan.


"Tapi bagi petani, Permentan RI No10/2022 dengan mengurangi komoditas tanaman mendapatkan pupuk bersubsidi, tentu menjadi malapetaka besar, karena akan banyak tanaman yang tidak lagi diberi pupuk, sehingga dengan sendirinya petani akan semakin terpuruk," tandasnya.


Ditambahkan pembina sejumlah kelompok tani di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini, dengan mengurangi jatah pupuk bersubsidi bagi komoditas tanaman tersebut, belum tentu bisa menjamin tidak terjadi lagi kelangkaan pupuk maupun menghilangnya pupuk bersubsidi.


"Permentan No10/2022 yang disebut sebagai langkah strategis pemerintah untuk penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, bukan solusi yang tepat untuk mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi, sehingga DPD Aspatan Sumut mendesak Kementan RI untuk merevisinya ulang," tegasnya.(A4).

Editor
: Robert/Eva
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com