DPP PDIP Tidak Hadir, Sidang Gugatan Anggota DPRD Sumut Ditunda


89 view
Waspada/Rama Andriawan
SUASANA persidangan gugatan anggota DPRD Sumut Kiki Handoko Sembiring di Ruang Cakra IX, PN Medan. Majelis hakim menunda sidang gugatan anggota DPRD Sumut Kiki Handoko Sembiring karena, karena pihak Tergugat I DPP PDIP tidak hadir.
Medan (SIB)
Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan diketuai Donald Panggabean menunda sidang gugatan anggota DPRD Sumut Kiki Handoko Sembiring, Rabu (7/4). Ditundanya sidang, karena pihak tergugat I Dewan Pimpinan Pusat Partai Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) tidak hadir. Hakim memutuskan, sidang akan dilanjutkan pada 11 Mei 2021.

Dalam sidang yang digelar di Ruang Cakra 9 PN Medan itu, dihadiri pihak tim kuasa hukum penggugat Firdaus Tarigan, James Bangun dan Andreas Sembiring. Sedangkan dari pihak tergugat II dihadiri tim kuasa hukum dari DPD PDIP Sumut Jimmy Albertus dan kawan-kawan.

Gugatan Kiki Handoko Sembiring selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Partai PDIP tertuang dalam register perkara 219/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Mdn tertanggal 10 Maret 202. Kiki melayangkan gugatan ke PN Medan pasca ia dipecat oleh DPD PDIP Sumut.

Di luar sidang kuasa hukum penggugat, Firdaus Tarigan mengatakan, pihaknya yang mewakili kliennya itu membenarkan bahwa hakim menunda sidang dan akan dilanjutkan pada 11 Mei mendatang.

"Hari ini sidang perdana gugatan kita, mewakili Kiki Handoko Sembiring selaku Anggota DPRD Sumut dari PDIP yang di PAW PDIP pusat, dan kebetulan pihak tergugat I, DPP PDIP tidak hadir, jadi hakim mengundur sidangnya," ucapnya kepada wartawan.

Ia menegaskan, meskipun kliennya telah dilakukan pemecatan. Tetapi statusnya masih sebagai anggota dewan. Terlebih lagi, masih adanya proses gugatan yang sedang berjalan di PN Medan

"Hakim tadi membuat kebijakan penundaan sidang sampai tanggal 11 Mei. Jadi untuk itu saya sampaikan bahwa klien kami itu belum di PAW penuh, dan masih menjalankan aktifitas seperti biasanya," sebutnya.

"Karena itu, kita masih berjuang untuk kepastian hukumnya. Jadi berkasnya tadi juga belum sempat dibacakan, karena tergugat I tidak hadir," tambahnya.

Karena itu, ia berharap agar pada sidang berikutnya pihak tergugat I berkenan untuk menghadiri sidang. "Kita berharap hadir, karena kita semua patuh hukum. Makanya majelis hakim akan melakukan pemanggilan kembali. Kita berharap mereka taat hukum," tandasnya.

Diketahui, Kiki Handoko Sembiring menggugat PDIP ke PN Medan karena dinilai SK pemecatannya hingga dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) cacat hukum.

Surat pemecatannya dari keanggotaan PDIP tertuang dalam nomor 47/KPTS/DPP/VIII/200 tanggal 4 Agustus 2020 ditandatangani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dan Sekjen Hasto Kristanto. (A17/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com

Berita Terkait

Komentar