Kamis, 30 Mei 2024 WIB

DPRD SU: Program SPHP Harus Berhasil Redam Gejolak Harga Pangan Jelang Lebaran

Redaksi - Minggu, 07 April 2024 13:58 WIB
509 view
DPRD SU: Program SPHP Harus Berhasil Redam Gejolak Harga Pangan Jelang Lebaran
Foto: Ist/harianSIB.com
Anggota DPRD Sumut Dr Jonius Taripar P (JTP) Hutabarat.
Medan (SIB)
Anggota DPRD Sumut Dr Jonius Taripar P (JTP) Hutabarat mengapresiasi langkah pemerintah melalui Perum Bulog dan pihak terkait, yang terus mengucurkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras, sehingga harus dapat meredam gejolak harga pangan menjelang Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah.
“Kita berharap program SPHP ini terus berlanjut hingga akhirnya ikut mendorong stabilitas harga kebutuhan pokok, termasuk beras, karena tergolong ampuh mengatasi kenaikan harga pangan menjelang hari raya lebaran," ujar JTP Hutabarat kepada wartawan, Sabtu (6/4), melalui telepon di Medan.
Politisi Partai Perindo yang kembali lagi terpilih menjadi wakil rakyat pada Pemilu 2024 ini mengaku sangat mengapresiasi langkah Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Perum Bulog yang menyalurkan beras SPHP sepanjang tahun 2024 ini.
Beras tersebut disalurkan kepada masyarakat secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 Kg, dengan harga zona 1 Rp10.900/Kg, zona 2 Rp11.500/Kg dan zona 3 Rp 11.800/Kg.
"Masyarakat juga bisa mendapatkan beras SPHP ini di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, Pemerintah Daerah, hingga toko-toko lainnya yang menjadi mitra downline Perum Bulog. Harga beras tersebut jauh lebih murah dibanding harga di tingkat pengecer maupun distributor beras lainnya," ujar JTP Hutabarat.
Anggota Komisi E ini mengharapkan program SPHP ini secara berkesinambungan dapat menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi serta mendorong pulihnya daya beli masyarakat yang cenderung tinggi jelang hari besar keagamaan ini.
"Masyarakat menengah ke bawah akan terdampak positif dengan beras yang disalurkan melalui zona-zona yang sudah ditentukan, karena harganya yang relatif terjangkau," ujar JTP Hutabarat sembari mendorong pemerintah pusat dan Pemprov Sumut bersinergis dalam penyalurannya.
Yang terpenting sekarang, tambah anggota dewan Dapil Tapanuli ini, Pemprov Sumut terus mengawal pelaksanaan SPHP neras sebaik mungkin, agar terhindar dari segala resiko penyimpangan dari para spekulan maupun peruntukan lainnya, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
"Marilah sama-sama kita kawal, menjaga dan mengawasi pelaksanaan SPHP beras agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, jangan sampai karena adanya penyelewengan, tujuan dari program ini tidak tercapai," tegas Ketua Harian DPD Perindo Sumut ini. (**)



Baca Juga:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Polemik Dibalik Rasionalisasi APBD Sumut
komentar
beritaTerbaru