Anggota DPRD Sumut Viktor Silaen mendesak Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (Ketapangnak) Sumut segera turun-tangan mengantisipasi semakin meluasnya virus ternak babi atau virus H1N1 yang kembali menyerang babi di Sumut, agar masyarakat peternak babi bisa diselamatkan dari "kebangkrutan".
"Masyarakat peternak babi terus-terusan mengalami penderitaan, akibat tidak ada keseriusan pemerintah mengantisipasi virus flu babi. Setelah mengalami kerugian besar pada tahun 2019, kini kembali ternak-ternak mereka bermatian diserang virus H1N1," tegas Viktor Silaen kepada wartawan, Kamis (1/12/2022) melalui telepon saat melakukan kegiatan reses di Tapanuli.
Seharusnya, tambah politisi Partai Golkar ini, Dinas Ketapangnak Sumut sudah mengantisipasi dengan menyediakan vaksin anti flu babi kepada masyarakat peternak babi, agar ternak mereka menjadi kebal terhadap serangan virus H1N1, sebab kasus ini sudah berlangsung sejak tiga tahun lebih.
"Menjadi pertanyaan besar bagi kita, apakah pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian Cq Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sengaja tidak mengantisipasi virus flu babi ini atau memang Dinas Ketapangnak Sumut tidak proaktif mendesak Kementerian Pertanian untuk menciptakan vaksin anti H1N1 ini," tandas anggota Komisi D ini.
Berkaitan dengan itu, Viktor sangat berharap kepada Dinas Ketapangnak Sumut menjelaskan kepada publik, mengapa sampai sekarang tidak bisa mengantisipasi virus flu babi ini, sehingga masyarakat peternak babi terus-terusan mendapat musibah, karena ternak babi mereka bermatian.
Hal itu diungkapkan Viktor Silaen menanggapi berita SIB, Kamis (1/12/2022) terkait adanya temuan Gerakan Peternak Babi Indonesia (GPBI) menyangkut 2.000-an ternak babi di Medan dan Deliserdang yang mati mendadak disebabkan wabah flu babi.
"Wabah flu babi ini juga sudah menjalar dan menyerang ke wilayah Serdang Bedagai, Binjai dan Langkat, sehingga masyarakat sangat mengharapkan Pemprov Sumut Cq Dinas Ketapangnak Sumut segera mengantisipasinya, dengan mensuplay vaksin yang bisa menambah kekebalan terhadap ternak masyarakat," tandasnya.
Dalam kesempatan itu, anggota dewan Dapil Taput, Toba, Samosir, Humbahas, Sibolga dan Tapteng ini juga menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan "menganak-tirikan" masyarakat peternak babi, karena tidak pernah ada perhatian khusus, berupa ganti rugi terhadap ternak yang mati.
"Berbeda dengan masyarakat peternak lembu yang kala itu terserang penyakit mulut dan kuku (PMK), pemerintah memberikan ganti rugi, yakni mulai dari membeli ternak untuk dimusnahkan hingga bantuan pemusnahan yang dananya dialokasikan dari APBD," tandasnya.
Berkaitan dengan itu, Viktor mengusulkan kepada Pemprov Sumut untuk membantu masyarakat peternak babi, dengan mengalokasikan anggaran ganti 0rugi di APBD Sumut, bagi ternak-ternak yang mati, guna menghindari semakin terpuruknya perekonomian masyarakat peternak, setelah "tersungkur" pasca Covid-19.(A4).
