Medan (harianSIB.com)
Anggota DPRD Sumut Drs H Syamsul Qamar mendorong Pemprov Sumut untuk bekerja keras mengendalikan laju inflasi di tengah masyarakat, khususnya sektor pangan, karena sejumlah pengamat perbankan memprediksi, inflasi di Sumut bakal lebih tinggi lagi, di atas inflasi nasional.
"Pasca kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), inflasi di Sumut akan lebih tinggi diatas inflasi nasional, sehingga Pemprov Sumut perlu kerja keras, memanfaatkan seluruh potensi yang ada serta sumber daya yang dimiliki," ujar Syamsul Qamar kepada wartawan, Kamis (15/9/2022) di DPRD Sumut.
Ditambahkan Syamsul, dalam pandangan akhir Fraksi Golkar DPRD Sumut terhadap Rancangan APBD Sumut TA 2023, juga telah menyampaikan pokok pikiran ke Pemprov Sumut dalam menghadapi dampak kenaikan BBM yang dipastikan akan terimbas kepada pertumbuhan ekonomi, meningkatnya angka kemiskinan dan terjadinya inflasi daerah.
Berkaitan dengan itu, katanya, diharapkan kepada Pemprov Sumut untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah menjadi lebih sehat dan produktif dengan menghilangkan ekonomi biaya tinggi dan hambatan struktural, sehingga bisa terus menarik investasi guna membuka lapangan kerja, agar rakyat tetap produktif dan tetap memiliki daya beli.
"Apalagi di luar dampak kenaikan harga BBM, Sumut juga masih berpotensi mengalami inflasi pada September 2022 ini, karena terus berlangsungnya kenaikan harga pupuk, pakan ternak dan tingginya harga gabah, akan mendorong tingginya harga beras, sehingga mendorong terjadinya inflasi," tambah politisi Partai Golkar ini.
Syamsul yang juga pimpinan Komisi E ini menganjurkan ke Pemprov Sumut agar mengefektifkan program-program perlindungan sosial, agar penerimanya tidak merasa "terpukul" ekonominya akibat kenaikan harga BBM tersebut.
"Pemprov Sumut juga harus lebih efesien dalam pengelolaan anggaran. Berbagai program dan kegiatan yang tidak urgen, sebaiknya dihapus saja dan kalau ada mata anggaran yang bisa ditunda, sebaiknya ditunda sampai situasi ekonomi lebih baik lagi," tegasnya.
Selain itu, tambahnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi hendaknya mengerahkan "Tim Inflasi Daerah" menginput data harga komoditas secara real time, sebagai langkah awal untuk mengendalikan inflasi atas dampak kenaikan harga BBM.
"Di samping itu, dampak inflasi ini bisa ditekan, dengan melakukan penyaluran bantuan sosial dengan baik serta tepat sasaran.
Disini Pemprov Sumut bisa belajar dari kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun 2005, 2013 dan 2014 yang lalu," tandasnya.(A4).
