Dituding Tak Dukung Pembangunan Infrastruktur Rp2,7 T, Golkar Sumut Sesalkan Pernyataan Gubernur Edy


286 view
Dituding Tak Dukung Pembangunan Infrastruktur Rp2,7 T, Golkar Sumut Sesalkan Pernyataan Gubernur Edy
(Foto: Dok/Humas Golkar Sumut)
KONFERENSI PERS: Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Dato' Ilhamsyah, didampingi Wakil Ketua Korbid Kepartaian Zulchairi Pahlwan, Fraksi Golkar DPRD Sumut Dante Ginting, Ade Surahman Sinuraya dan Victor Silaen, saat menggelar konferensi pers, di Kantor Golkar Sumut, Jalan Sudirman Medan, Senin (15/8/2022). 

Medan (harianSIB.com)

Partai Golkar Sumatra Utara (Sumut) menyesalkan pernyataan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang menuding Partai Golkar tidak mendukung pembangunan yang dilakukan Pemprov Sumut terkait proyek infrastruktur Rp2,7 triliun.

Kekesalan ini disampaikan Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Dato' Ilhamsyah, didampingi Wakil Ketua Korbid Kepartaian Zulchairi Pahlwan, Fraksi Golkar DPRD Sumut Dante Ginting, Ade Surahman Sinuraya dan Victor Silaen, saat menggelar konferensi pers, di Kantor Golkar Sumut, Jalan Sudirman Medan, Senin (15/8/2022).

Hadir juga seluruh hasta karya Partai Golkar mulai dari KPPG, AMPG, AMPI, Pengajian Al Hidayah, SOKSI, MKGR, MDI, Kosgoro, Satker Ulama dan HWK.

"Kami menyesalkan pernyataan Gubsu yang seolah-olah menuding Partai Golkar tidak mendukung pembangunan di Sumut. Kita mengeritik bukan berarti tidak mendukung," ujarnya.

Tudingan Edy itu disampaikan saat rapat koordinasi (rakor) pencegahan dan pemberantasan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di ruang rapat paripurna DPRD Langkat, Rabu (10/8/2022).

"Saya menyayangkan pernyataan Gubsu itu. Sangat tidak pantas disampaikan di depan masyarakat Langkat. Kalau pun Partai Golkar mengeritik, bukan berarti tidak mendukung. Golkar hanya ingin memastikan pembangunan di Sumut berjalan baik dan sesuai peraturan yang ada," tegasnya.

Dengan pernyataan Edy tersebut, ia seolah-olah membuat kesan Partai Golkar berseberangan dengan Pemprov Sumut. Padahal, Golkar merupakan bagian dari partai pengusung Edy Rahmayadi.

Ia mengatakan Golkar mengkritik proyek tersebut karena mengingat masa jabatan Gubsu Edy Rahmayadi, yang berakhir tahun 2023.

Sedangkan proyek multi years atau tahun jamak tidak boleh melampaui masa jabatan kepala daerah.

Kemudian kegiatan tahun jamak menurut Peraturan Pemerintah Nomor19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah pekerjaan satu kesatuan yang menghasilkan satu keluaran.

"Kalau lokasi pekerjaan berada di 25 kabupaten/kota, itu namanya bukan kegiatan satu kesatuan yang menghasilkan satu keluaran," ucapnya.

Sayangnya, Pemprov Sumut bersikukuh melanjutkan pelelangan meski cenderung melanggar peraturan yang ada.

Alasannya, sudah berkonsultasi dengan KPK dan institusi lainnya.

Kemudian, dalam dokumen lelang tercantum persyaratan bahwa adanya progres pekerjaan hingga 67 persen sampai akhir tahun 2022.

Penulis
: Leo Bukit
Editor
: Wilfred/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com