Temuan Pansus DPRD

Dokter Puskesmas di Sergai Jarang Masuk, Rumah Dinas Tidak Ditempati


238 view
Sergai(SIB)- Panitia khusus (Pansus) DPRD pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Serdangbedagai (Sergai) tahun 2015 menemukan banyak permasalahan menyangkut  penyelenggaraan  roda pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan  pembangunan di Sergai. "Ini terjadi disebabkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) rendah serta  tidak memahami tupoksi (tugas  pokok dan fungsinya) secara benar," tandas Ketua Pansus, Usman Sitorus dalam sidang paripurna, Senin (23/5).

Dari temuan Pansus, beber Usman yang biasa disapa Ustor, hampir semua Puskesmas di Sergai terutama di pelosok desa dokternya jarang masuk sehingga rumah dinas tidak ditempati (terlantar). Akibatnya, minat masyarakat berobat ke Puskesmas menjadi berkurang dan warga lebih memilih akses kesehatan pada balai pengobatan dan klinik - klinik kesehatan swasta.

Begitu pula dengan belanja daerah sebesar Rp 1.367 miliar lebih yang terealisasi sebesar Rp 1.222 miliar lebih atau 89 persen lebih rendah dari realisasi tahun 2014 yang mencapai 92 persen. Sementara dari pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata dari 11 jenis pajak daerah cuma 5 yang mencapai target, 6 lainnya tidak tercapai bahkan ada realisasinya hanya pada  kisaran 46 persen.

Pemanfaatan potensi daerah dari sektor pariwisata sangat minim. Sebab, cagar budaya yang ada termasuk mesjid tua yang memiliki sejarah serta pelestarian budaya belum dikelola secara signifikan. Sementara pembentukan forum dan lembaga  komunitas kurang produktif bahkan ada pengurusnya yang berada pada 1 atau 2 forum (tumpang tindih) yang hanya menguras banyak anggaran kegiatan serimonial belaka.

Menurut hasil laporan Pansus yang dibaca bergiliran anggota,  pelaksanaan pembangunan di hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum sesuai mekanisme. Proyek dominan dialokasikan  bukan berdasarkan prioritas kebutuhan. Sementara aset yang ada seperti alat -alat berat pada Dinas Bina Marga (PU) dan Dinas PSDA (Pemberdayaan Sumber Daya Air) yang dipersewakan tidak sebanding dengan biaya perbaikan serta  risiko kerusakannya. Untuk masa datang sebaiknya penentuan alokasi anggaran pembangunan yang ditetapkan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) bersama Banggar DPRD harus berdasarkan sindikasi yang akurat dan transparan.

Pada tahun 2015 tercatat ratusan Hektar areal persawahan beralih fungsi jadi lahan pemukiman. Penyusutan lahan pertanian disebabkan sulitnya petani menemukan pupuk bersubsidi, sarana irigasi yang kurang disentuh perbaikan, harga gabah saat panen yang tidak normal.

Sedangkan terkait pembangunan balai benih ikan tawar yang dirancang sebagai pilot projek perikanan menghabiskan anggaran hampir Rp 7 miliar di Dinas Perikanan dan Kelautan Serdangbedagai juga disorot pansus. Sebab, kolam - kolam yang ada belum diisi dengan ikan, sementara kondisi bangunan fisiknya terdiri lantai dan pagar betonnya sudah  retak - retak walaupun bangunanannya   belum 2 tahun.

Dalam simpulannya, Pansus merekomendasikan agar Bupati Serdangbedagai sudah saatnya melakukan evaluasi dan mutasi besar-besaran terhadap ASN apalagi yang menempati posisi strategis seperti Kepala Dinas (Kadis), Kepala Badan dan Bagian (Kaban dan Kabag) hingga camat yang kinerjanya rendah dan hanya jalan di tempat (monoton - red).

Kritik dan saran yang diberikan  dewan sesuai  hasil kelompok kerja dan monitoring lapangan. Oleh sebab itu,  rekomendasi yang  menjadi keputusan bersama DPRD harus ditindak lanjuti pemerintah kabupaten Serdangbedagai agar perbaikan dan perubahan  terlaksana pada  masa mendatang,"
rekomendasi sudah disampaikan, tentu kita berharap ada  tindak lanjutnya," ucap ketua pansus menjawab SIB seusai paripurna, Senin (23/5) malam. (A29/l)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com