Kamis, 13 Juni 2024 WIB

Edy Rahmayadi Dukung Perda Kawasan Tanpa Rokok

* 8 Kabupaten/ Kota di Sumut Belum Punya Perda KTR
Redaksi - Jumat, 26 Mei 2023 11:31 WIB
193 view
Edy Rahmayadi Dukung Perda Kawasan Tanpa Rokok
(Foto: Dok/Diskominfo Sumut)
SEMINAR: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerima cinderamata pada Seminar Advokasi Perda Kawasan Tanpa Rokok di Aula Raja Inal Siregar Lantai 2 Gedung Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Kamis (25/5). 
Medan (SIB)
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mendukung pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok. Perda tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat yang tidak merokok menjadi perokok pasif dan mengurangi perokok aktif.
Kebiasaan masyarakat Sumut merokok cukup lama menjadi perhatian Edy Rahmayadi, setelah dia berhenti total merokok di tahun 2005. Padahal sebelumnya menurut pengakuan Edy Rahmayadi, dirinya bisa menghabiskan rokok delapan bungkus per hari.
“Saya bisa habiskan rokok 8 bungkus perhari dulu, terutama setelah saya lulus dari akademi tahun 2005 saat pangkat saya Letkol saya benar-benar berhenti, makanya sekarang saya kesal sama perokok, terutama yang tidak tahu tempat, sehingga merugikan orang lain,” kata Edy Rahmayadi saat kegiatan Advokasi Perda KTR di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan, Kamis (25/5).
Hanya saja menurut Edy Rahmayadi, hal yang lebih penting dalam mengurangi perokok dan melindungi masyarakat menjadi perokok pasif adalah implementasi di lapangan. Di beberapa daerah menurutnya merokok di ruang publik atau di dalam gedung merupakan hal yang lumrah.
“Ini kebiasaan, kebiasaan yang buruk, jadi tidak cukup hanya dengan Perda dan tentu kita tidak bisa menghapuskan 100 persen perokok, tetapi paling tidak kita bisa menyelamatkan anak-anak kita. Kita bisa akali dengan menyediakan ruang merokok yang tidak nyaman, denda besar kepada perokok yang melanggar atau cara lainnya,” katanya.
Sebagai langkah awal, Edy Rahmayadi memerintahkan OPD untuk menerapkan kawasan tanpa rokok di kantornya masing-masing. Dia juga ingin itu diterapkan di sekolah-sekolah melalui larangan merokok di sekolah termasuk untuk guru.
Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri Makmur Marbun mengatakan, ada 8 kabupaten/kota yang belum memiliki Perda/Perkada KTR di Sumut. Daerah tersebut antara lain Kabupaten Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Nias, Nias Barat, Simalungun, Kota Gunungsitoli dan Tanjung Balai.
Menurut keterangan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Eva Susanti ada peningkatan perilaku merokok pemula. Dari 7,20 persen tahun 2013 meningkat menjadi 10,7 persen di 2019 dan diprediksi meningkat ke angka 16 persen di tahun 2030.
Mirisnya berdasarkan data BPS tahun 2021 pengeluaran keluarga untuk konsumsi rokok 3 kali lipat lebih tinggi dari pada pengeluaran untuk protein.
Data BPS menunjukkan rokok peringkat kedua pengeluaran per kapita masyarakat perkotaan 19,69 persen untuk beras dan 11,3 persen untuk rokok kretek filter. Sedangkan untuk pedesaan 23.79 persen untuk beras disusul rokok 10,78 persen. (A8/r)




Sumber
: Koran SIB
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Wakil Bupati Humbahas Bacakan Nota Pengantar Atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD TA. 2023
SMK Swasta Al Washliyah 2 Perdagangan Buka PPDB Program Keahlian danKelas Industri
Zulhas Sanksi Keras Pengusaha Bawang Putih Tak Realisasi Impor: Cabut Izinnya
Penanganan Sampah Dialihkan ke Dinas Lingkungan Hidup
DPRD Medan Setujui Ranperda Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
AHY Sowan ke Luhut, Bahas Perdagangan Karbon hingga HGU Sawit
komentar
beritaTerbaru