FPDI-P DPRD SU Dukung Ranperda Covid-19 dengan 4 Syarat Harus Dipatuhi Gubernur

* Perda Covid-19 Tidak Menghukum dan Intimidasi Masyarakat, Tapi Mengedukasi

225 view
FPDI-P DPRD SU Dukung Ranperda Covid-19 dengan 4 Syarat Harus Dipatuhi Gubernur
Foto Dok
Poaradda Nababan
Medan (SIB)
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut mendukung Ranperda Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Prokes (Protokol Kesehatan) Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Sumut disahkan menjadi Perda dengan 4 syarat yang harus dipatuhi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Hal itu ditegaskan juru bicara F-PDI Perjuangan DPRD Sumut Poaradda Nababan saat membacakan pandangan akhir fraksinya pada rapat paripurna DPRD Sumut yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting didampingi Wakil Ketua Dewan Rahmansyah Sibarani, Harun Mustafa Nasution dan dihadiri Wagub Sumut Musa Rajeckshah, Rabu (27/1) di DPRD Sumut.

Keempat syarat tersebut, ujar Poaradda, pertama, Perda Covid-19 ini harus sebagai instrumen edukasi, meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat, pelaku ekonomi, industri manufaktur, pasar-pasar dan perkantoran tentang pentingnya menjalankan Prokes sebagai rangkaian kegiatan untuk memutus mata rantai penyebaran corona.

Kedua, katanya, bahwa Perda Covid-19 tidak boleh digunakan untuk kepentingan pihak tertentu dan merugikan pihak lainnya, mengambil keuntungan pribadi atau instansi tertentu dengan landasan implementasi Perda.

Ketiga, tambah Poaradda, Perda Covid-19 ini tidak dimaksudkan untuk menghukum dan mengintimidasi masyarakat, kecuali untuk mengedukasi agar terus menjalankan Prokes di manapun beraktivitas

Keempat, dalam mengimplementasikan Perda Covid-19 ini, sudah barang tentu aparat pemerintah akan melakukan berbagai tindakan seperti razia dan sebagainya, sehingga diharapkan pelaksanaanya dilakukan secara wajar alias tidak perlu berlebihan.

"Bagaimanapun bencana non alam ini tidak diinginkan oleh masyarakat," tegas Poaradda sembari meminta semua pihak untuk menegakkan Perda Covid-19 ini di area dan kluster yang dinilai sangat rawan terjadi penularan, seperti perkantoran, mall, cafe dan pasar-pasar tradisional, bukan di jalan-jalan atau orang per orang

Dibagian lain pendapat akhir fraksinya, Poaradda juga mengapresiasi atas terselenggaranya vaksinasi Covid-19 di Indonesia, semoga seluruh rakyat secepatnya mendapatkan gilirannya untuk divaksinasi, agar bisa mengurangi penularan Covid-19 di tanah air. (M03/f)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com