"Artinya, seluruh ketentuan yang berlaku harus dipatuhi sesuai regulasi yang ada, agar tidak menimbulkan permasalahan hukum nantinya. Sebab bagi FP Golkar, pelaksanaan kegiatan tahun jamak tersebut harus berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan," tegas Irham.
Hal itu juga sudah ditegaskan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) melalui Irjen Kemendagri melakui surat bernomor 910/1208/13 pada 20 Mei 2022 yang ditujukan kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tentang penjelasan penggunaan alokasi anggaran tahun jamak untuk pembangunan jalan dan jembatan, yang intinya sebagai penjelasan guna mematuhi pedoman dan ketentuan yang berlaku.
Berkaitan dengan itu, Irham yang juga Wakil Ketua DPRD Sumut ini berharap agar tidak ada lagi yang mempertentangkan sikap FP Golkar dengan masalah proyek pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dikerjakan Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi) Sumut tersebut.
Menurut Irham, FP Golkar dan seluruh jajarannya di Banggar (Badan Anggaran) maupun di alat kelengkapan dewan, tetap komit mendukung setiap pembangunan yang diprogramkan oleh Pemprov Sumut dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
Apalagi proyek raksasa senilai Rp 2,7 triliun yang terbesar sepanjang sejarah di Sumut nantinya dimaksudkan untuk membangun sarana dan prasarana, yang meliputi jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan di kabupaten/kota di Sumut, tambah Irham, wajib didukung sekaligus disukseskan.(A4).
