Hari ini THR ASN Sekitar Rp 63 Miliar Cair di Deliserdang, Honorer Tidak Termasuk


432 view
Hari ini THR ASN Sekitar Rp 63 Miliar Cair di Deliserdang, Honorer Tidak Termasuk
Foto: SHUTTERSTOCK/PRAMATA
Ilustrasi 

Lubukpakam (SIB)

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Deliserdang, Baginda Thomas Harahap mengatakan, hari ini Rabu (3/4/2024), tunjangan hari raya (THR) untuk 11 ribuan apratur sipil negara (ASN) termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPK) akan dicairkan. Pencairan THR yang berkisar Rp 63 miliaran itu dilakukan sesuai aturan setelah pembayaran gaji.

"Besok kita mulai pembayaran THR. Sesuai regulasi yang ada pencairan THR ini dibayarkan setelah gaji dibayarkan dan 10 hari sebelum Hari Raya Idulfitri. Untuk tanggal gajian sudah dibayarkan mulai semalam. Jadi bulan ini kita ada dua kali transfer ke rekening ASN yaitu gaji dan THR," kata Thomas saat diwawancarai di Kantor Bupati Deliserdang, Lubukpakam, Selasa (2/4).

Dijelaskan, uang yang harus disiapkan untuk pencairan THR ASN ini besarannya mengalami peningkatan dari setiap tahunnya. Hal ini lantaran adanya penambahan jumlah ASN di lingkungan Pemkab Deliserdang. Salah satunya adanya kehadiran guru-guru yang awalnya berstatus tenaga honorer kini menjadi PPPK dan berhak untuk mendapatkan THR.

Menurut dia, total sudah ada 2.300-an jumlah tenaga guru yang sudah berstatus PPPK. Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Deliserdang sudah menyebutkan, tidak bisa memberikan THR kepada tenaga honorernya. Hal ini mengingat belum ada regulasi yang mendukung untuk dilakukan pembayaran.

"Jadi untuk THR tenaga honorer ini tidak ada ketentuannya. Kalau kita bayarkan bertentangan dengan regulasi yang ada. Saya tahu juga jumlahnya ada 5 ribuan juga di tempat kita," ucap Baginda Thomas Harahap.

Baginda Thomas menyebut pencairan THR hanya diperbolehkan untuk tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau PPPK. Khusus untuk PPPK saat ini di Deliserdang berstatus tenaga guru.

"Jadi untuk pencairan THR kita sesuaikan dengan PP (Peraturan Pemerintah) dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Sama Mendagri kita itu diajarin dan harus diikuti. Disebut ini yang boleh dan ini yang nggak boleh. Kalau bertentangan mana berani kita," terang Thomas.

Dari regulasi yang ada Thomas pun memastikan tidak akan ada pemerintah kabupaten/kota yang bisa mencairkan THR kepada tenaga honorernya.(**)

Penulis
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com