Inspektorat : Sudah 50 Persen Kepsek SD dan SMP di Langkat Diperiksa, Belum Ditemukan Adanya Pengutipan Dana Bos


288 view
Foto Dok/ Diskominfo Lkt
Tanggapi : Bupati Langkat diwakili Sekdakab Langkat dr Indra Salahuddin menggeral Konferensi Pers dengan PWI Langkat dan wartawan lainnya menyikapi isu negatif yang terjadi di ruang pola kantor Bupati Langkat di Stabat , Senin (11/1).
Langkat (SIB)
Kepala Inspektorat Kabupaten Langkat Amril MAP mengatakan dari 684 Kepala Sekolah terdiri 622 SD dan 62 SMP, 50 persen di antaranya sudah diperiksa. Namun belum ditemukan tuduhan adanya pengutipan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas P dan P Langkat, untuk setoran setiap Kepsek sebesar Rp 200-300 ribu per triwulan.

“Dari lima puluh persen 684 Kepala Sekolah terdiri SD dan SMP yang telah diperiksa tidak ditemukan adanya pengutipan. Selebihnya masih dalam proses pemeriksaan oleh Tim Inspektorat," sebut Amril menyikapi isu negatif dalam konferensi pers dengan PWI Langkat dan wartawan lainnya di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat di Stabat, Senin (11/1).

Namun demikian, lanjut Amril, hingga kini pihaknya masih terus melakukan pemeriksaan Kepala Sekolah SD dan SMP lainnya dan bila rampung akan segera diinformasikan ke publik. Amril sebelumnya diintruksikan Bupati Terbit Rencana PA melakukan pemeriksaan seluruh Kepsek karena ada tudingan dana fee BOS sebesar Rp 200 -300 ribu dari setiap Kepsek untuk disetorkan ke Bupati Langkat Terbit Rencana PA.

“Selama yang saya ketahui dan amati selaku Kadis P dan P Langkat, pengutipan itu sama sekali tidak ada,” sebut Kadis Pendidikan dan pengajaran Langkat H Saiful Abdi yang turut dalam pertemuan itu.

Pemkab Langkat secara resmi menggelar konferensi pers dipimpin Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin untuk memaparkan sejumlah tudingan kepada Bupati Langkat antara lain, soal fee proyek, suap lelang jabatan. Bupati tidak menyetor pajak Perusahaan Kelapa Sawit ke negara, serta dugaan fee dana BOS dari setoran Kepsek sebesar Rp 200 ribu " Rp300 ribu pertriwulan. Serta dugaan proyek fiktif 2017 " 2018 Terbit Rencana saat menjabat Ketua DPRD Langkat.

Di hadapan para wartawan, Sekda mengintruksikan kepada masing"masing kepala SKPD terkait untuk memberikan penjelasan secara teknis. Diawali, Inspektur H Amril yang juga menjelaskan soal fee proyek pembangunan Langkat itu tidak ada, sebab dari penyiapan tender sampai pelelangan, dilakukan sesuai aturan yang ada.

“Masalah lelang jabatan, semuanya dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. Jadi pelaksanaanya dilakukan sesuai amanat pasal 17 ayat 2, UU No 8 tahun 1974, tentang Pokok Pokok Kepegawaian yang mengatur tentang persyaratan pengisian jabatan bagi PNS,” ungkapnya.

Menyikapi proyek fiktif, Amril menegaskan jelas tidak mungkin ada. Sebab jika dilakukan, pasti sudah dari dulu ketahuan dan menjadi masalah. “Proyek fiktif itu kan pekerjaan yang dianggarkan dalam APBD, namun tidak dikerjakan. Pada saat ini, zaman serba canggih, mana mungkin itu bisa. Karena pasti ketahuan. Jadi wajar saja, tudingan itu tidak bisa terbukti karena memang tidak berdasar,” paparnya.

Menanggapi Bupati tidak pernah menyetorkan pajak Perusahaan Kelapa Sawit ke Negara, dijelaskan Kaban Pendapatan Daerah Muliyani S bahwa perusahan itu bukan lagi atas nama Terbit Rencana, melainkan atas nama Dewa Rencana Perangin angin. Selain itu, perusahaan tersebut juga tertib pajak.

“Mereka tertib pajak, karena membayar dua kewajiban pajak perusahaan sawit yang telah ditetapkan pada aturan perpajakan setiap tahunya, yakni distribusi dan pajak penerangan non PLN,” terangnya.

Di tahun 2020 ini, terang Muliyani, pajak distribusi yang dibayarkan senilai Rp51.228.736. sedangkan pajak non PLN sebesar Rp. 47.680. Kecilnya pajak non PLN ini, karena sedikit menggunakan genset dan aliran listrik PLN tidak banyak masalah.

Sementara, soal ornamen di tugu Gapura Selamat Datang, sebut Kadis PUPR Langkat Subiyanto, sama sekali tidak bermaksud menghilangkan budaya. Sebab pembangunan tugu itu baru tahap pertama, jadi memang belum siap karena kurangnya anggaran. Pihaknya sudah berencana untuk melanjutkannya pada tahun 2021 ini, bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup.

“Direncanakan pada R APBD 2021 dilanjutkan pengerjaannya,” sebut Kadis PU seraya mengaku pihaknya bukan saja mengangkat simbol budaya Melayu, namun juga Jawa, Karo, Batak Toba dan sejumlah etnis lainnya, menghiasi tugu sampai ke jalan Proklamasi.

Turut hadir, Asisten II Ekbang Hermasyah, Staf Ahli Bid. Pemerintahan, Hukum dan Politik Rudi Kinandung, Staf Ahli Bid. Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Mulyono, Kadis Kominfo H Syahmadi dan sejumlah kepada SKPD lainnya. (M-24/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com