Cegah Maraknya OTT Kepala Daerah

Inspektorat Sebaiknya Independen Mengawasi Kepala Daerah


354 view
Medan (SIB) -Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung sangat menyayangkan pihak-pihak yang menganggap maraknya operasi tangkap tangan korupsi oleh KPK terhadap sejumlah kepala daerah di Indonesia merupakan tanggung-jawab Kementerian Dalam Negeri.

"Pernyataan berbagai pihak lewat SMS yang meminta Mendagri harus mundur saya nilai salah, karena Pilkada adalah pemilihan langsung. Rakyat pemilihlah yang disalahkan, karena salah memilih pemimpinnya. Sekarang ini tidak rahasia umum lagi kalau rakyat harus diberi uang supaya mau memilih calon kepala daerah. Setelah duduk, pemimpin tersebut harus mencari pengganti uang yang dikeluarkan, karena kalau dengan gaji tidak cukup, terpaksa korupsi," kata Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung kepada wartawan, Senin (18/9).

Menurut Henry, seandainya yang terpilih benar-benar punya kredibilitas, berkualitas, tidak money politics, maka tidak akan ada OTT. Contoh pemimpin seperti itu sudah ada, seperti Presiden Joko Widodo, mulai dari Wali Kota Solo, kemudian menjadi Gubernur DKI sampai menjadi Presiden selalu melakukan pembangunan nyata dan sangat dirasakan rakyat. "Begitu juga Gubernur DKI Jakarta Ahok dan Wali Kota Surabaya Risma, kok mereka bisa, ternyata harus di tangan pemimpin-pemimpin tulus dan tanpa korupsi pembangunan itu nyata dinikmati masyarakat," ujarnya.

Kepada Pemko Medan, politisi PDI Perjuangan ini juga menyarankan, kalau mau aman dan tidak kena OTT penegak hukum, maka janganlah main-main dengan uang APBD. Wali Kota Dzulmi Eldin dan jajarannya harus bekerja sesuai aturan yang ada dan jangan lagi mencoba-coba untuk korupsi. Karena menurut dia, kasihan bangsa ini banyak kader pemimpin yang masuk penjara karena keserakahan. Kader-kader pemimpin bisa habis satu generasi kalau satu per satu kepala daerah di Indonesia ini masuk penjara.

Henry Jhon menyarankan, untuk menekan laju korupsi di tanah air, sebaiknya pemerintah membuat Peraturan Pemerintah tentang Inspektorat di daerah tidak lagi bertanggungjawab kepada kepala daerah. Inspektorat daerah harus independen yang bertanggung-jawab kepada Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri, bukan kepada bupati maupun wali kota. "Pegawai Inspektorat tersebut sebaiknya ditempatkan di semua lini, mulai dari kelurahan, dinas-dinas, badan sampai ke kepala daerah dan wakilnya. Mereka bebas mengawasi apa saja dan melaporkannya langsung kepada Irjen dan sampai ke Mendagri yang akan membuat tindakan. Cara ini lebih efektif untuk membantu tugas KPK, karena tidak semua terjangkau KPK di seluruh pelosok tanah air, maka perlu perubahan fungsi Inspektorat menjadi independen," tuturnya. (A10/h)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com