Jabatan Kasatpol PP Pemprov Sumut Batal Ditempati Mantan Perwira TNI


363 view
Jabatan Kasatpol PP Pemprov Sumut Batal Ditempati Mantan Perwira TNI
Foto Dok/Diskominfo Sumut
Edy Rahmayadi.
Medan (SIB)
Pengisi jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut yang kabarnya bakal ditempati oleh mantan perwira TNI dipastikan batal.

Sebelumnya mencuat nama Kolonel (Inf) Azhar Mulyadi keluar sebagai peraih ranking pertama saat mengikuti seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau eselon II untuk posisi Kasatpol PP Pemprov Sumut.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi menyebutkan, hal itu didasari bahwa tak ada lagi alih status bagi personel TNI/Polri yang ingin menjadi eselon II di lingkungan pemerintahan. "Begini rupanya, untuk eselon II itu tidak ada alih status. Itu yang baru kita dapat dari Menpan RB. Berarti undang-undangnya demikian. Sehingga dia tidak bisa alih status dari TNI ke eselon II," ungkap Edy kepada wartawan di rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, Jumat (5/2).

Menurut Edy, berdasarkan PP 11/2017 yang mengatur soal alih status TNI/Polri menjadi PNS hanya berlaku untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya/Utama atau eselon I.

Sementara di Pemprov Sumut, jabatan eselon I hanya ada satu posisi, yakni untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). "Yang bisa dari TNI ke eselon I. Kalau di sini (Pemprov) kan eselon I hanya Sekda saja," sebutnya.

Hal serupa disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Afifi Lubis. Afifi menyebutkan bagi TNI yang ingin alih status hanya berlaku untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Utama. Sehingga pengisi jabatan Kasatpol PP merupakan peraih ranking kedua dalam seleksi jabatan beberapa waktu. "Jabatan Kasatpol PP adalah jabatan tinggi pratama, jadi tidak dimungkinkan lagi. Yang sudah ada itulah yang nantinya dipilih," ucapnya.

Sebelumnya, Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2, Kusen Kusdiana juga sempat mempersoalkan nama Azhar Mulyadi.

Dia menyebutkan bahwa pihaknya tidak memberi rekomendasi terhadap jabatan Kepala Satpol PP. Sebab nama yang diusulkan Pemprov Sumut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni diketahui masih menjabat sebagai tentara aktif. Rekomendasi itu diberikan KASN setelah menerima nama-nama dari Tim Pansel Pemprov Sumut. "Kami sudah mengeluarkan rekomendasi. Sudah (diserahkan). Adalah kepala Satpol PP yang harus mendapat izin sesuai ketentuan yang berlaku, kan ada calon JPTP dari tentara aktif," kata Kusen, Selasa (19/1) lalu.

Menurutnya, berdasarkan ketentuan, instansi pemerintah daerah tidak boleh diisi oleh TNI/Polri aktif. Akan tetapi, bila mendapatkan izin dari Presiden RI Joko Widodo, bisa saja ketentuan tersebut dikesampingkan. "Tindak-lanjutnya itu pada saat nanti pak gubernur menyampaikan, misalnya dapat izin dari Presiden RI. Bahwa setiap jabatan pimpinan tinggi pada instansi daerah itu pertama tidak boleh diisi oleh calon JPT tentara aktif atau polisi aktif. Memang di situ ada pasal, kecuali ada izin dari presiden," jelasnya.(M11/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com