Prof Dr Runtung Sitepu SH:

Jelang Pemilu dan Memasuki Tahun Politik, Diperlukan Kesiapan Mental Untuk Mengendalikan Diri


456 view
Medan (SIB)- Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan memasuki tahun politik  diperlukan kesiapan mental untuk mengendalikan diri dari berbagai hal serta menyikapinya agar tidak terjerumus informasi bohong atau berita hoax yang berkeliaran  bebas.

Hal itu dikatakan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Runtung Sitepu SH pada Seminar Nasional dengan mengusung tema "Pemilu dan Efektivitas Pemerintah Daerah" di  Biro Rektor USU  Jalan Dr Mansyur, Medan, Selasa (30/10).

"Tentu kita bersama-sama menghadapi itu semua," kata Runtung.

Seminar  diselenggarakan oleh Komisi Ilmu Sosial-Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (KIS-AIPI) bekerjasama dengan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU dengan menghadirkan  pembicara nasional, yakni Prof Dr Ramlan Surbakti dari KIS-AIPI, Prof Syarif Hidayat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Prof Ichlasul Amal dari KIS-AIPI dan Muchrid Nasution dari DPRD Sumut.

"Dalam seminar ini, kita dapat ilmu, yang tidak kita dapatkan dalam kelas dan di dalam buku. Tapi, di sini kita dapatkan. Karena, suatu materi sangat bermanfaat untuk menimba ilmu dan pakar kita ini. Dari tokoh-tokoh nasional yang hadir ini," katanya.

Prof Dr Ramlan Surbakti menjelaskan, pemerintah daerah yang efektif merupakan kemampuan daerah otonom mengatur dan mengurus kepentingan sendiri dalam urusan pemerintahan yang diserahkan oleh negara sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

"Konkritnya terdapat dua indikator pemerintah daerah yang efektif, yaitu pertama pembuatan kebijakan daerah seperti Perda, APBD, Peraturan Kepala Daerah, sesuai dengan kehendak rakyat dalam upaya mencapai tujuan daerah otonom. Kedua, implementasi kebijakan daerah tersebut, menjadi kenyataan sehingga hasilnya tidak hanya sesuai dengan tujuan kebijakan daerah tetapi juga dapat dirasakan oleh warga daerah," jelas Ramlan.

Ramlan mengungkapkan, bila pembuatan kebijakan daerah dilakukan oleh Kepala Daerah dan anggota DPRD dan implementasi kebijakan daerah dilakukan oleh kepala daerah. Sedangkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan daerah tersebut. "Maka efektif pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh kepala daerah dan para anggota DPRD dari hasil pemilu," tutur Ramlan.

Faktor yang lain, Ramlan menyebutkan perlu diperhatikan demi efektivitas pemerintahan daerah adalah partisipasi warga daerah dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik daerah. Ia menjelaskan pengaturan dan pengurusan pemerintah daerah hanya melibatkan kepala dan wakil kepala daerah, DPRD dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

"Akan tetapi bila warga daerah berpartisipasi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik daerah, maka otonomi daerah yang muncul bersifat horizontal. Otonomi horizontal akan terjadi bila pengaturan dan pengurusan berbagai urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah otonom melibatkan semua pemangku kepentingan," katanya.

Sementara Muryanto Amin dengan topik Pemilu Serentak dan Masalahnya mengatakan,dengan sentralisasi, maka keputusan pencalonan tergantung pengurus pusat parpol , akibatnya sirkulasi elit parpol dan bibit kepemimpinan di daerah menjadi terhambat.

"Dalam rekrutmen caleg , dilakukan sangat tertutup (hanya diputuskan oleh beberapa orang/oligarki) atau terbatas (tidak diketahui proses meskipun ditawarkan ke publik). Parpol sangat jarang melakukan rekrutmen yang terencana," katanya. (A01/l)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com