KIB Minta Otoritas Tertibkan Pasar yang Gunakan Alat Bayar di Luar Rupiah


234 view
(Foto: Dok/KIB)
TERTIBKAN PASAR NONRUPIAH : Ketua Umum KIB Capt R Tagor Aruan (paling kiri) di diskusi pengusulan penertiban pasar yang menggunakan alat bayar nonrupiah di Medan, Kamis (28/1). Terlihat Jhon Tulus Sitompul, Susianna Simanjuntak dan M Pardede. 
Medan (SIB)
Komite Independen Batak (KIB) meminta otoritas menertibkan pasar yang menggunakan alat bayar di luar rupiah. Alasannya, niaga seperti itu selain tidak sesuai dengan undang-undang juga dapat menjadi bibit (baru) berseberangan dengan nasionalisme keindonesiaan.

Demikian diutarakan Ketua Umum KIB Capt R Tagor Aruan usai pertemuan dengan pengurus di Medan, Kamis (28/1). “Presiden Joko Widodo baru enam hari ini menandatangani Perpres Pendidikan Antiteroris untuk pelajar mulai sekolah dasar. Artinya, semua tumpah darah NKRI harus memupuk dan merealisir nasionalisme Indonesia. Lalu, kenapa ada niaga dengan menggunakan alat bayar bukan rupiah,” ujarnya didampingi Sekretaris Susiana Simanjuntak, aktivis Jhon Tulus Sitompul dan M Pardede.

Ia menukil Perpres No 7 Tahun 2021 atau yang dikenal sebagai Perpres Ekstremisme berisi materi pencegahan ekstremismi dalam pelajaran mulai sekolah dasar. “KIB mendukung penuh. Itulah sebabnya KIB aktif menyeksamai denyut kehidupan warga,” tegas pria yang menghabiskan sebagian usianya di industri bahari dunia tersbeut.

Sebagaimana ramai di media sosial, diunggah aktivitas pasar muamalah yang menggunakan dinar dan dirham di Jawa. Praktik seperti itu ada juga di Medan sekitarnya yang mengklaim sebagai pasar wakaf.

Di satu unggahan di FB, niaga di pasar tersebut dihadiri pengunjung yang disebut di akun tersebut sebagai orang istimewa yakni mantan pengurus BWS termasuk pengurus organisasi massa beratribut keagamaan.

Capt Tagor Aruan mengatakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah pelaksanaan amanat UUD NRI 1945. Ia merinci, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 23B mengamanatkan bahwa macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang. “Pengaturan tersebut adalah kepastian hukum. Ompung kita di huta saat martiga-tiga, sangat patuh dan cinta Indonesia. gunakan rupiah,” tegasnya.

Ia merinci sesuai Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang yang mewajibkan menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Artinya, bila praktik tidak menggunakan rupiah dalam niaga di wilayah NKRI, melanggar hukum BI pun sudah selalu menegaskan bahwa rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia,” tambah Susiana Simanjuntak.

Advokat dan notaris yang pekan lalu berduka atas wafatnya orangtuanya itu meminta sebelum praktik pasar dengan transaksi di luar rupiah berkembang, harus sesegeranya ditertibkan. “Disadarkan. Indonesia ini punya hukum positif yang berlaku bagi seluruh tumbah darah Indonesia serta harus dipatuhi di NKRI,” tegas Susianna Simanjuntak.

Capt Tagor Aruan menyinyalir, aktivitas niaga tersebut punya kaitan dengan organisasi yang dilarang di Tanah Air. Alasannya, di sejumlah lokasi di Depok, Bogor dan Bandung dimotori oknum mantan pengurus organisasi yang dilarang. “Jangan sampai berkembang sedemikian rupa, bahkan diikuti massa semakin banyak, baru ditertibkan,” tutupnya. (R10/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com