Sosialisasi SHM Elektronik

Kanwil ATR-BPN Sumut Tegaskan SHM Manual Tetap Berlaku


391 view
Kanwil ATR-BPN Sumut Tegaskan SHM Manual Tetap Berlaku
Foto Istimewa
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Wilayah Sumut.
Medan (SIB)
Pemerintah RI melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) menerbitkan peraturan menteri (Permen) No.1/2021 tertangal 12 Januari 2021 tentang sertipikat elektronik (Sert-el) dalam penetapan dan keabsahan dokumen hak kepemilikan terhadap tanah atau lahan-lahan masyarakat atau badan usaha (perusahaan, yayasan dan lainnya).

Kepala kantor wilayah (Kanwil) ATR-BPN Provinsi Sumut, Dadang Suhendi, menyatakan Permen No.1/2021 itu sudah berlaku dan dilaksanakan di seluruh Indonesia termasuk di daerah Sumatera Utara, namun seluruh sertiffikat hak milik (SHM-SHM) manual atau konvensional yang telah dimiliki konsumen (masyarakat individu atau badan usaha) masih tetap berlaku.

"Ada sembilan alasan dan tujuan dari penerbitan Permen No.1/2021 ini, yang sifatnya lebih menjamin keabsahan dokumen dan warkah pertanahan, serta meningkatkan pelayanan penerbitan SHM dengan proses yang relatif lebih cepat. Masyarakat tidak perlu lagi antri lama atau datang berbondong-bondong ke Kantor BPN. Sebelum memperoleh sertipikat elektronik, semua sertipikat (SHM atau surat hak atas tanah--SHAT) konvensional atau manual masih tetap berlaku dan berkekuatan hukum," katanya kepada pers di Medan, Jumat (12/2) pekan lalu.

Bersama sejumlah stafnya, antara lain kepala bidang pendataan pedadatan dan penetapan hak tanah Indra SH, kepala tata usaha Ridwan SH, Dadang memaparkan hal itu dalam termu pers terbatas (sesuai Prokes) di aula Mikoso Kanwil ATR-BPN Sumut jalan Brigjen Katamso Medan. Temu pers itu merupakan awal sosialisasi Permen No.1/2021 tersebut kepada publik daerah ini.

Dadang mengutarakan ke-9 alasan dan tujuan Permen tersebut, yaitu: 1. Peningkatan efisiensi dan transparansi dalam proses pendaftaran/pendataan tanah. 2. Lebih menjamin warkah dan nilai tanah sebagai arsip-dokumen terkelola. 3. Peningkatan layanan derivatif yang berbanding lurus dengan pertambahan jumlah tanah terdaftar melalui pendataan tanah sistematis lengkap (PTSL). 4.

Antisipasi timbulnya risiko atau masalah tanah akibat bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan longsor. 5. Mengurangi arus kedatangan atau kewajiban masyarakat ke kantor-kantor BPN setempat, yang selama ini mencapai 80 persen (hingga menimbulkan antrian panjang) 6. Meningkatkan atau menaikkan nilai properti (registering property) dalam perbaikan peringkat kemudahan birokrasi pada sektor ekonomi dan bisnis (easy of doing business). 7. Tindak lanjut keberhasilan sistem termasuk fidusia eletronik yang sudah terbukti pada instansi pemerintah seperti: Kemenkeu, Kemenkumham dan sejumlah lembaga swasta. 8. Penerapan modernisasi pelayanan untuk perubahan persepsi masyarakat yang selama ini menilai pelayanan pertanahan masih dikelola secara tradisional. 9. Pemenuhan tuntutan ekosistem ekonomi dan sosial budaya dengan tren modern terukur menuju era industri 4.0.

Pada tahap pertama, ujar Dadang sembari menunjukkan item Bab II dan Bab III Permen tersebut, penerbitan sertipikat elektronik itu diutamakan atau prioritas pada tanah atau lahan yang belum terdaftar, namun tidak menutup peluang untuk proses penggantian sertipikat konvensional atau SHM manual menjadi sertipikat elektronik.

"Bahkan, kalau misalnya terjadi suatu masalah, misalnya pihak perbankan mengharuskan sertifikat yang diagunkan harus yang elektronik, sementara konsumen punya SHM konvensional, kita (Kanwil ATR-BPN) bisa buatkan disposisi bahwa sertipikat itu berlaku, karena itu tetap sah," ujar Dadang serius. (M04/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com