Kejagung Hentikan 39 Perkara Pidum Berdasarkan RJ


271 view
Kejagung Hentikan 39 Perkara Pidum Berdasarkan RJ
Foto : Ist/harianSIB.com

Jakarta (harianSIB.com)

Sebanyak 39 perkara menyangkut berbagai jenis tindak pidana umum (Pidum), Rabu (3/4/2024), disetujui Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk dihentikan penuntutannya berdasarkan penerapan keadilan restotarif atau restorative justice (RJ).

Penghentian penuntutan perkara Pidum untuk 39 tersangka itu, atas usul atau permohonan berbagai Kejari di Indonesia dan disetujui Jaksa Agung melalui JAM Pidum Kejagung setelah memenuhi persyaratan sebagaimana menurut Peraturan Kejaksaan (Perja) RI No 15 Tahun 2020.

Menurut Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif untuk 39 perkara Pidum itu, antara lain telah dilaksanakan proses perdamaian di mana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf.

Lalu, tersangka belum pernah dihukum, tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun dan tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

"Pertimbangan lainnya, proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat tanpa tekanan. Kemudian tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar,” sebut Ketut Sumedana dalam siaran persnya via WatsApp, Rabu (3/4/2024). Selain itu, juga pertimbangan sosiologis karena masyarakat merespon positif.

Disampaikan, ke-39 perkara pidum yang dihentikan itu jenisnya bervariasi mulai dari tindak pidana pencurian, penganiayaan, penadahan, penggelapan, penipuan, pelanggaran Undang Undang Perlindungan Anak, kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran lalu lintas atau kelalaian. Dari 39 perkara yang diusulkan dihentikan itu, tidak ada berasal dari Kejari di Sumut.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan para Kajari untuk menerbitkanSurat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Perja RI Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum. (**)

Penulis
: Koran SIB/Martohap Simarsoit
Editor
: Robert/Donna Hutagalung
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com