Medan (harianSIB.com)
Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting meminta seluruh stakeholder, terkhusus penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu lebih memaksimalkan persiapan Pemilu 2024, demi mewujudkan kelancaran dan kesuksesan pesta demokrasi tersebut
"Kita juga meminta seluruh elemen masyarakat, agar turut serta menjaga ketenteraman jelang event politik lima tahunan itu.
Hindari politik identitas, karena sangat rawan terjadi perpecahan antar sesama anak bangsa," tandas Baskami Ginting kepada wartawan, Kamis (5/1/2023) melalui telepon di Medan.
Ditambahkan Baskami, walaupun Pemilu masih berlangsung lama, tapi perlu sejak dini dilakukan pematangan persiapan dan semaksimal mungkin jangan sampai membawa-bawa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), hanya untuk kepentingan kelompok.
Perlu digaris-bawahi, tambah politisi PDI Perjuangan Sumut ini, perhelatan Pemilu 2024 mendatang akan menjadi barometer demokrasi Indonesia, karena merupakan wadah menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, serta terlibat maupun tidak dalam kegiatan kampanye.
"Saya kira kita sebagai warga negara tidak hanya menjalankan hak politik saja, tetapi juga kita memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan," jelas Baskami sembari menambahkan perlunya koordinasi yang kuat antara penyelenggara, pemerintah daerah TNI dan Polri untuk kesuksesannya.
Diakui Ketua Baguna DPD PDI Perjuangan Sumut ini, persiapan hingga pelaksanaan Pemilu ini, memerlukan kerja ekstra yang maksimal, baik dalam pembahasan pengalokasian anggaran, mengingat rangkaian anggaran juga ditopang APBD, karena bersamaan dengan Pilkada serentak.
"Dalam hal ini, Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko se-Sumut harus memperkuat koordinasi, terkait alokasi anggaran yang dibebankan kepada APBD kabupaten/kota. Jangan ada daerah yang tidak terakomodir soal anggaran ini, sebab merupakan kewajiban bagi semua pihak untuk mensukseskannya," jelasnya.
Menurut Baskami, menjelang Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan disepakati antara KPU dengan Pemkab/Pemko, terkait pengalokasian anggaran Pilkada, tentunya melewati pembahasan yang komperehensif, sehingga seluruh kesiapan SDM, sosialisasi, fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung, logistik, pengamanan, harus berjalan lancar
Seperti diketahui, KPU baru saja melantik penyelenggara adhoc yakni, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di seluruh kabupaten dan kota se-Sumut, tentunya tahapan-tahapan persiapan akan segera dimulai.(A4).
