Ketua PT Sumut: Nihilnya Pagu Dekopin di APBD 2020 Bukti Lemahnya Diskop UKM Lobby Anggaran

* Minta Gubernur Sumut Evaluasi Kinerja Plt Kadiskop dan UKM Sumut

107 view
Foto Dok Firdaus Peranginangin
Toni Togatorop SE MSP
Medan (SIB)
Ketua DPD Persaudaraan Tani (PT) Sumut Toni Togatorop SE MSP menegaskan, nihilnya pagu anggaran sektor koperasi melalui Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia) wilayah Sumut di APBD Sumut TA 2020, sebagai bukti lemahnya Plt Kadiskop dan UKM (Kadis Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) Sumut melobby anggaran dalam setiap rapat-rapat Banggar (Badan Anggaran) eksekutif dan legislatif.

"Jika Plt Kadiskop dan UKM Sumut jago dalam melobby anggaran, tentu anggaran yang telah dialokasikan untuk koperasi melalui Dekopin wilayah Sumut tidak akan terpangkas oleh kegiatan refocusing anggaran untuk Covid-19," tegas Toni Togatorop kepada wartawan, Sabtu (17/10) melalui telepon di Medan.

Menurut mantan Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Sumut ini, seorang Kadis harus dituntut berani dan lihai melobby maupun mengawal anggaran, baik terhadap anggota dewan maupun TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemprov Sumut, jika tidak pagu anggaran yang diusulkan akan tercoret.

"Jika ada alasan Plt Kadiskop dan UKM Sumut tidak mengalokasikan dana APBD untuk Dekopin wilayah Sumut karena adanya refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19, sangat tidak mendasar. Justru seharusnya dana itu dipertahankan untuk Dekopin di saat pandemi yang membuat koperasi semakin terpuruk," tegasnya.

Perlu diketahui, ujar mantan anggota Banggar DPRD Sumut ini, mata anggaran yang direfocusing untuk penanggulangan Covid-19 di APBD mayoritas dari sektor pembangunan. Bukan anggaran yang langsung menyentuh masyarakat kecil seperti koperasi maupun UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Dalam persoalan ini, ujar Toni yang juga pembina sejumlah Kelompok Tani Karo ini meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk segera mengevaluasi kinerja Plt Kadiskop dan UKM Sumut yang terkesan kurang maksimal untuk menyelamatkan koperasi dan UMKM di Sumut di saat pandemi Covid-19.

"Mempertahankan pagu anggaran dari APBD Sumut untuk menyelamatkan koperasi dan UKM saja tidak mampu, bagaimana bisa diharapkan menjolok anggaran dari APBN untuk kesejahteraan atau menambah modal koperasi maupun UKM," tandas Toni Togatorop.

Di saat pandemi Covid-19 yang hampir seluruhnya usaha kecil dan menengah mengalami kebangkrutan, tandas Toni, seharusnya Diskop dan UKM Sumut berperan aktif dan tampil sebagai penyelamat masyarakat dengan melobby pemerintah pusat Cq Kementerian Koperasi dan UKM untuk menambah anggaran maupun bantuan. (M03/c)
Penulis
: Redaksi