Komisi B DPRDSU, Kalangan Produsen dan Distributor Bahas Kelangkaan Pupuk Bersubsidi


342 view
SIB/Bonny Sembiring
FOTO BERSAMA : Usai tatap muka dan berdiskusi, Ketua Komisi B DPRDSU M Faisal didampingi Sekretaris Komisi Robi Agusman Harahap dan Anggota Komisi Wasner Sianturi, Siti Aminah Perangin-angin, M Syarif Rawi, Lidiani Lase, Richard P Sidabutar serta Toni Tog
Sergai (SIB) -Komisi B DPRDSU mengadakan tatap muka dengan kalangan produsen, distributor dan pengecer (kios) pupuk bersubdi di aula Pantai Pondok Permai, Kecamatan Pantaicermin, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai), Kamis (8/2). Pertemuan itu membahas persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi yang belakangan ini terjadi di daerah tersebut.

Kegiatan dihadiri Ketua Komisi B, M Faisal SE (Fraksi Golkar), Sekretaris Robi Agusman Harahap SH (Fraksi PKB), anggota Wasner Sianturi SE (Fraksi PDIP), Siti Aminah Perangin-angin (Fraksi PDIP), M Syarif Rawi (Fraksi Demokrat), Lidiani Lase (Fraksi Demokrat), Richard P Sidabutar SE (Fraksi Gerindra) dan Toni Togatorop SE MM (Fraksi Hanura). Kemudian, Biro Perekonomian Provsu Ernita Bangun, mewakili Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumut Heru Suwondo, mewakili Dinas Pertanian Sergai Hizas Hasibuan, kalangan produsen, distributor dan pengecer yang ada Sergai, Ketua KBPP Polri Sergai WH Sitorus serta undangan lainnya.

Dalam agenda itu, mewakili Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Heru Suwondo menyampaikan apresiasi kepada Komisi B DPRDSU yang telah peka terhadap suatu persoalan yang dihadapi petani terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di Sergai.

Heru menyebutkan, kelangkaan pupuk ini harus dicari dahulu akar masalahnya. Sehingga ke depan, persoalan serupa tidak terulang kembali di 2018. "Apakah kelangkaan itu disebabkan adanya masalah dari pihak produsen, distributor, atau pengecer. Setelah menemukan masalahnya, maka pemerintah baru bisa menindaklanjutinya jika ada kecurangan maupun kekurangan di sana-sini," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, mewakili Komisi B DPRDSU Wasner Sianturi menyatakan kelangkaan pupuk merupakan masalah nasional, karena persoalan pupuk bersubsidi dewasa ini rawan dimanipulasi dan hal itu harus diselesaikan sesegera mungkin. "Sehingga ke depan, kalangan petani (masyarakat) tidak lagi mengeluh dan terhambat dalam bercocok tanam," katanya.

Politisi PDIP itu juga menjelaskan, alokasi pupuk pemerintah tersebut mengalami penurunan maka pihaknya akan meminta kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI dan DPR-RI Komisi IV agar meningkatkan alokasi APBN-P 2018 untuk pemenuhan jumlah pupuk bersubsidi terhadap kaum petani.

"Di sisi lain, kepada pemerintah terkait supaya menertibkan ataupun mencabut izin para distributor maupun pengecer yang nakal dalam penyaluran pupuk bersubsidi, karena dampak dari hal tersebut sangat merugikan petani," tegas Wasner.

Sedangkan, Anggota DPRDSU lainnya Richard P Sidabutar mengungkapkan, bahwa berdasarkan Permentan Nomor 47 tahun 2017 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di sektor pertanian TA 2018 untuk wilayah Sumut sebanyak 169.110 Ton pupuk urea, 48.740 Ton SP-36, 51.610 Ton ZA, NPK 128.080 Ton dan Organik 31.790 Ton. "Inilah alokasi pupuk bersubsidi untuk Provinsi Sumatera Utara. Kiranya alokasi itu dapat terealisasi/terserap seluruhnya bagi petani," paparnya.

Selanjutnya, mewakili Kadis Pertanian Sergai, Hizas Hasibuan menuturkan, sebagai langkah-langkah kesiapan Sergai dalam rangka persiapan penyaluran pupuk bersubsidi, pihaknya telah merumuskan penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tahun 2018 pada komoditi padi, jagung, ubi kayu, kelapa sawit, karet dan kakao.

"Adapun jumlah alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat tahun 2018 yakni Urea 11.500 Ton, SP-36 5.450 Ton, ZA 6.630 Ton, NPK 11.000 Ton serta Organik 1.100 Ton," terang Hasibuan.

Amatan SIB, setelah semua pihak memberikan paparannya masing-masing, Komisi B DPRDSU berdiskusi secara interaktif dengan kalangan produsen, distributor dan pengecer terkait penanganan kelangkaan pupuk bersubsidi agar tidak terulang di 2018. (C11/h)
Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com