M Bobby Afif Nasution Janji Akan Tindak Pimpinan OPD dan Camat yang Tak Mau Bekerjasama


94 view
(Foto: Dok/Diskominfo Medan)
Akan Tindak : Wali Kota Medan M Bobby Afif  Nasution mengaku akan menindak pimpinan OPD dan camat yang tak mau berkolaborasi dalam Rapat Koordinasi Bersama Camat se-Kota Medan di Balai Kota Medan, Sabtu (27/2). 
Medan (SIB)
Wali Kota Medan M Bobby Afif Nasution menekankan agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan kecamatan di jajaran Pemko Medan melakukan kolaborasi demi mewujudkan program kerja dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Bobby dalam Rapat Koordinasi Bersama Camat se-Kota Medan di Balai Kota Medan, Sabtu (27/2).

Dikatakan, dengan kolaborasi yang dibangun antar OPD dan kecamatan, diharapkan setiap pekerjaan rumah dapat terselesaikan, sehingga masyarakat dapat merasakan hasil kerja dan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka.

“Tugas kita bekerjasama, berkolaborasi. Bangun komunikasi dan koordinasi yang baik, agar semua pekerjaan menemukan jalan keluar dan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ingat, mulai hari ini, kita hilangkan egosentris,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota mengingatkan setiap camat untuk lebih fokus terhadap kondisi dan situasi serta pembenahan di wilayahnya. Hal yang menjadi perhatian khusus, terangnya, masalah kebersihan, kesehatan serta pendataan UMKM di setiap kecamatan. Untuk masalah kebersihan, camat harus melakukan monitoring wilayahnya dan berkoordinasi dengan DKP. Selain itu, camat harus cepat tanggap dan sigap dalam penanganan Covid-19 terkait data masyarakat yang terpapar agar segera dilakukan penanganan.

“Kita tidak memiliki waktu yang lama, hanya tiga tahun untuk melakukan perubahan. Jadi kami minta, kita bergerak cepat bersama merealisasikan visi misi yang telah ada, salah satunya pendataan UMKM. Sebab, kita ingin mewujudkan ‘Medan Sakasanwira’ (Satu Kelurahan Satu Sentra Kewira-usahaan) sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan Kota Medan. Maka yang perlu diingat adalah bukan saling pantau, tapi saling dukung,” pesannya.

Selanjutnya, Wali Kota berpesan agar para camat dan pimpinan OPD membuat rencana kerja sehingga dapat diketahui pekerjaan mana saja yang sudah dan belum dilakukan. “Semua harus memiliki target kerja, sehingga kita memiliki kualitas diri dan paham program mana saja yang belum terealisasi. Kembali lagi, kolaborasi harus dibangun. Jika ada di antara pimpinan OPD dan camat yang tidak mau bekerja sama, laporkan ke kami agar ditindak,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman berharap seluruh OPD dan camat untuk merubah sistem kerja menjadi lebih baik. Kemudian, jangan ada batas antar OPD dan kecamatan, serta menambahkan beberapa poin yang harus dilakukan oleh pimpinan OPD dan camat. Poin pertama, Wali Kota meminta Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) memperhatikan kondisi pohon serta melakukan pemangkasan dahan secara berkala.

“Sesuai instruksi Wali Kota tadi, Camat berkoordinasi dengan Puskesmas dan gugus tugas kecamatan terkait data. Lalu, Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan kecamatan terkait, agar masyarakat mengetahui cara mendapatkan vaksin gratis. Camat jangan sampai vakum, lakukan imajinasi, inovasi dan terpenting kolaborasi apa yang menjadi program Bapak Wali Kota. Tugas kita bersama adalah mewujudkannya,” pungkasnya.

Diketahui, setelah dibuka Sekda Kota Medan, dalam rapat itu para camat diminta untuk memperkenalkan diri dan jumlah kelurahan serta lingkungan di wilayah masing-masing. Pertemuan diisi dengan sesi diskusi guna mendengar serta mengetahui sejumlah persoalan dan permasalahan yang dihadapi para camat, di antaranya masalah kebersihan, infrastruktur dan pelayanan administrasi kependudukan.

Selain camat se-Kota Medan, rapat juga turut dihadiri Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, Asisten Administrasi Umum Renward Parapat dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) sekaligus Plt Asisten Pemerintahan Khairul Syahnan.

Sementara para pimpinan OPD yang hadir antara lain DKP, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) serta Dinas Pendidikan. (Rel/M15/d)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com