Sabtu, 20 Juli 2024

Massa Aliansi Masyarakat Sumut Unjuk Rasa ke DPRD SU Tolak Rencana Pemilu Sistem Tertutup

Redaksi - Rabu, 31 Mei 2023 15:55 WIB
366 view
Massa Aliansi Masyarakat Sumut Unjuk Rasa ke DPRD SU Tolak Rencana Pemilu Sistem Tertutup
(Foto: Dok/SIB/Firdaus Peranginangin)
TOLAK PEMILU TERTUTUP: Massa Aliansi Masyarakat Sumut Untuk Perubahan (AMSUP) unjuk rasa ke DPRD Sumut, Rabu (31/5/2023), menolak keras adanya rencana Pemilu 2024 dilaksanakan secara tertutup. 
Medan (harianSIB.com)
Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumut Untuk Perubahan (AMSUP) unjuk rasa ke DPRD Sumut, Rabu (31/5/2023), menolak keras adanya rencana Pemilu 2024 dilaksanakan secara tertutup, karena identik dengan pengkebirian demokrasi maupun hak-hak rakyat.

"Jika Pemilu 2024 dilaksanakan secara tertutup, berarti kita kembali ke zaman Orde Baru dan tentunya demokrasi kita mundur ke belakang. Ini harus kita tolak dan tetap kita tuntut agar pemilu dilaksanakan secara profesional terbuka, yakni rakyat sendiri yang memilih wakilnya di legislatif," teriak kordinator aksi Roni Alhadi dalam orasinya.

Berkaitan dengan itu, pengunjuk rasa mengingatkan pemerintah, agar menolak dilaksanakan pemilu secara tertutup. Jika tetap dipaksakan, pengunjuk rasa mengancam akan memobilisasi massa menuntut dilaksanakan pemilu terbuka.

Selain itu, massa pengunjuk rasa juga mengajak seluruh masyarakat untuk menolak adanya politisasi demokrasi dan aparat negara dalam Pemilu 2024, serta meminta masyarakat jangan terjebak dalam polarisasi maupun politik identitas.

"Kami serukan juga agar Pemilu 2024 dilaksanakan secara damai, jujur dan adil bagi semua pihak yang memiliki kepentingan, demi terciptanya demokrasi yang sehat bagi seluruh masyarakat Indonesia," tegas Roni.

Cawe-cawe
Massa juga dalam tuntutannya meminta Presiden Jokowi untuk bersikap netral dan tidak "cawe-cawe" dalam Pilpres 2024, karena selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, seharusnya bersikap netral dan mendorong pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik.

"Pergantian presiden merupakan hal yang normatif dan pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya merupakan sesuatu yang harus dilanjutkan, tidak perlu presiden khawatir pada pelaksanaan pembangunan yang sudah dicanangkan tidak dilanjutkan," teriak Roni.

Aspirasi pengunjuk rasa tidak direspon anggota DPRD Sumut, karena sebagian besar para wakil rakyat tidak masuk ke gedung dewan, tapi melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan (Sosper) di sejumlah kabupten/kota. (A4)



Editor
:
SHARE:
Tags
beritaTerkait
Ketua DPRD SU Desak KPID Tingkatkan Pengawasan Jelang Pilkada
Ketua DPRD SU Prihatin Kondisi Anjungan Sumut di TMII DKI Jakarta Minim Fasilitas
Ketua DPRD SU "Sidak" ke Bank Sumut Cabang Melawai DKI Jakarta Lihat Capaian Target
Ketua DPRD SU Apresiasi Pemprov Sumut Alokasikan Dana Hibah Pilkada di Sumut Rp999 Miliar
Pemerhati Pembangunan Jalan Datangi Ketua DPRD SU Minta Lanjutkan Proyek Multiyears Rp2,7 T
Anggota DPRD SU Ingatkan Kelompok Tertentu Jangan Ciptakan Kegaduhan di Taput Jelang Pilkada
komentar
beritaTerbaru