Organda Dukung Angkutan BTS, Tetapi Mutlak Wajib Berbayar


231 view
Organda Dukung Angkutan BTS, Tetapi Mutlak Wajib Berbayar
KOMPAS/Agus Susanto
Ilustrasi angkutan umum
Medan (SIB)
Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan dan Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) menyampaikan dukungannya dengan rencana akan beroperasinya angkutan berbasis Buy The Service (BTS) dengan syarat mutlak wajib berbayar.

Demikian disampaikan Ketua Organda Medan Mont Gomery Munthe dan Ketua Umum KPUM Drs Jabmar Siburian melalui Bendahara Ali Akram, Rabu (7/10).

Menurut Gomery, kalau BTS beroperasi dengan tarif Rp0, maka itu sama artinya pemerintah menjadi pemantik terjadinya konflik horizontal antara BTS dengan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya di angkutan umum.

"Bukankah besaran tarif angkutan umum sesuai ketetapan resmi pemerintah, lalu BTS dihadirkan sesuai peraturan resmi pemerintah pula," kata Munthe didampingi Sekretaris Eksekutif Jhon Sitindaon.

Disampaikan Gomery, kekhawatiran potensi gesekan itu akan semakin terbuka mengingat 5 koridor BTS yang telah ditetapkan merupakan trayek favorit angkutan umum dengan tingginya mobilitas warga di kawasan tersebut.

Karena itu, tegasnya guna menghindari kemungkinan terburuk itu, maka Organda mensyaratkan operasional BTS dengan berbayar.

Pasalnya, kata dia, pengusaha angkutan akan kesulitan menahan emosi ribuan sopirnya, sebab angkutan berbayar mereka tidak dinaiki penumpang karena lebih memilih BTS yang tujuannya nyaris sama ditambah lebih nyaman dan gratis pula. "Wah! Kalau sopir emosi, maka siapa bisa meredam," ungkapnya.

Terkait hal itu, sebut Munthe, pihaknya juga telah melayangkan surat secara resmi kepada Pemko Medan dan DPRD Kota Medan untuk mencarikan jalan terbaik guna menghindari terjadinya kemungkinan konflik terbuka tersebut.

Hal senada disampaikan Ali Akram, seraya mendesak pemerintah untuk menjunjung tinggi nilai keadilan, persaingan sehat dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

KPUM tidak pernah alergi dengan program pemerintah untuk pelayanan transportasi masyarakat. Tapi wajib tetap memperhatikan moda angkutan umum yang sekian lama memberikan layanan kepada masyarakat dan pelajar. "Pemerintah jangan meresmikan konflik terbuka antara BTS dan rakyat," kata Akram. (M12/c)

Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com