Pansus LKPj DPRD SU: Penghapusan OPD Pemprov Sangat Strategis Hindari Pemborosan

* Segera Mapping OPD Tidak Ada Manfaatnya, Hanya "Hambur-hamburkan" APBD

153 view
Foto Dok
Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM
Medan (SIB)
Ketua Pansus (Panitia Khusus) LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Gubernur Sumut akhir tahun 2020 DPRD Sumut Ir Parlaungan Simangunsong ST IPM menegaskan, merger dan penghapusan sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di jajaran Pemprov Sumut sangat strategis untuk menghindari pemborosan anggaran serta tumpang-tindihnya program kerja.

"Selama ini kita tahu ada sejumlah OPD tugas dan fungsinya sama, sehingga terkesan pemborosan dan mubazir, sehingga perlu dimerger atau dihapuskan, agar pengalokasian APBD Sumut bisa tepat sasaran dan tidak hanya berkutat untuk belanja pejabat," tandas Parlaungan Simangunsong kepada wartawan, Sabtu (10/4) di Medan.

Seperti yang disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada Musrenbang RKPD Pemprov Sumut 2022, tambah Parlaungan, akan melikuidasi sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Sumut, dari total 47 OPD yang ada.

"Dinas yang akan dilikuidasi tersebut, masing-masing, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dianggap tidak perlu akan dihapus, Dinas TPH (Tanaman Pangan dan Hortikultura), Dinas Ketapangnak (Ketahanan Pangan dan Peternakan) akan dimerger menjadi satu dinas dan Dinas Perkebunan akan digabung ke Dinas Lingkungan Hidup," tambah Parlaungan.

Dengan penghapusan dan penggabungan OPD ini, ujar politisi Partai Demokrat Sumut ini, dipastikan akan mengurangi beban APBD dan tentunya anggaran yang digunakan selama ini untuk membiayainya bisa dialihkan untuk biaya pembangunan yang nilainya totalnya mencapai Rp600 miliar.

Diakui Sekretaris FP Demokrat ini, memang kelihatannya ada kesepahaman bersama antara Pemprov Sumut dan DPRD Sumut mengenai rencana merger atau perubahan OPD ini, karena melalui perampingan dinas-dinas nantinya mampu lebih cepat merealisasikan visi misi Gubernur dan Wagub jadikan Sumut bermartabat.

"Draf secara resmi memang belum disampaikan ke lembaga legislatif, tapi sudah ada pembicaraan dinas mana saja yang akan dirampingkan dan dihapus, sehingga kita minta Pemprov mengkajinya secara marathon, sejauhmana efektivitas kinerja OPD-nya," tandas Sekretaris Komisi D ini.

Artinya, tegas Ketua AKLI Sumut ini, Pemprov Sumut terus didorong melakukan mapping terhadap OPD terkait yang selama ini mubazir alias hanya "menghambur-hamburkan" APBD Sumut, tapi tidak ada manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (A4/a)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Koran SIB
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com