Pembenahan Jalan di Medan Jangan "Ngebut" Warga Harus Diberi Akses Mengawasi

* Perencanaan Tata Ruang Kota Amburadul

320 view
Medan (SIB)- James Ganda Sormin SE mengatakan, pembenahan jalan-jalan di Medan jangan 'ngebut' untuk memenuhi tenggat waktu tahun berjalan berakhir. Ia meminta, warga diberi akses seluas-luasnya guna mengawasi proses pengerjaan. Selain itu, pelaksana proyek pun harus transparan dan mengikuti aturan seperti memasang plank proyek yang lengkap dengan perincian sumber dananya dan volume proyek.

Berbicara dalam diskusi yang diadakan sejumlah pemerhati lintasprofesi di Hotel Polonia Topotel Medan, Senin (16/10), Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi UHN (Iafen) Medan itu mengatakan, keterusikan Presiden Joko Widodo atas kondisi jalan di Medan menjadi cemeti kepada Wali Kota Medan.
Sormin mengatakan, 7 tahun lalu bersama para ahli - di antaranya Pontas M Pardede (alm) yang ahli tata kota alumni Amerika Serikat - mengemukakan sejumlah indikasi amburadulnya perencanaan tata ruang kota yang bakal berdampak negatif bagi Medan. Selain itu, ujarnya, fokus pembangunan khususnya infrastruktur, tidak seirama dengan perkembangan kota.

Ia menyayangkan wali kota yang mengklasifikasikan jenis-jenis jalan di Medan antara jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota yang seolah berkesan membela diri. "Orang Medan tak punya waktu menganalisis status jalan. Yang pasti, butuh pembenahan... ya benahilah!"

Dia menunjuk apa yang dilakukan Joko Widodo ketika Gubernur Jakarta membangun Jalan TB Simatupang yang statusnya jalan negara. "Saat itu Presiden SBY mengkritik jalan dimaksud yang seperti kubangan. Pak Jokowi tidak buang badan dan lepas tangan meskipun Jalan TB Simatupang itu statusnya jalan negara yang berarti tanggung-jawab pemerintah pusat, tapi langsung membenahi infrastruktur jalan negara di Jakarta. Sama halnya di Medan, eksekutif jangan membuka debat soal status jalan tapi kerjakan," tambahnya.

Hal serupa diutarakan Wakil Ketua Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) Sumut Antonius Tumanggor. Menurutnya, pengerjaan infrastruktur jalan dan drainase di Medan terasa sekali tidak memenuhi unsur-unsur kualitas. Ia mencontohkan pengerjaan di bagian timur Medan, seperti Jalan Panglima Denai. "Jalan tidak dibros, tidak dimolen terlebih dahulu tapi langsung disiram aspal. Artinya, bila nanti hujan turun dan air tergenang, aspal dengan cepat mengelupas," ujar mantan Ketua Pemuda Katolik Sumut itu, Rabu (18/10).

Ia menyayangkan pengerjaan infrastruktur jalan di Medan yang terkesan 'ngebut'. Ia bertanya, kenapa selalu dikerjakan di akhir tahun saat musim penghujan. "Padahal perencanaan penganggaran sudah ditetapkan sejak awal tahun. Mana pengawasan dari legislatif," tegas Antonius Tumanggor.
Pengacara muda Ramli Tarigan SH mengatakan, sebagai penyelenggara diskusi - yakni Forum Pemerhati Kesemrawutan Medan - digagas di Bangkok, Thailand satu semester lalu sebagai bentuk kepedulian warga Medan lintasprofesi pada kotanya. Bukan untuk menyodok eksekutif atau siapapun tapi untuk membangun kontrol sosial dan kepedulian warga Medan atas pembangunan. "Kota kita ini konon Rumah Bersama, kenapa partisipasi warga sangat minim?" ujarnya.

Ia terpukul dengan keterusikan Presiden tentang kondisi Medan. "Pak Jokowi itu sangat peduli keluhan warga Medan. Jadi, berterima-kasihlah karena keterusikan itu membuat Wali Kota Medan cepat berbenah," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan Harian SIB, Medan, (Senin, 16/10), Presiden Joko Widodo geram dengan buruknya ruas-ruas jalan di Kota Medan dan mengingatkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin untuk segera membenahi.

James Ganda Sormin memberi dukungan untuk pembangunan tapi pihaknya meminta harus dibangun keterbukaan dalam pengerjaan. "Konon, ada Rp1,103 triliun lebih untuk infrastruktur tapi kenapa tidak tuntas. Aneh, kan... anggaran diketuk sejak hampir setahun lalu tapi kok hampir tutup tahun baru mulai dikerjakan? Pasti ada sesuatu," ujarnya smbil menyesalkan bila nanti di akhir tahun anggaran ada Silpa yang signifikan.

"Sebagai manajer pembangunan, Dzulmi Eldin harus bertanggung-jawab," simpulnya sambil merinci data yang belum terkonfirmasi tentang besaran belanja sesuai APBD Medan yang belum dilakukan.

Ia minta DPRD Medan bertanggung-jawab dengan kondisi di ibu kota Sumut. "Hak budget dan pengawasan ada pada DPRD Medan. Apakah mereka itu (anggota dewa -red) tahu hak controlling hak budget?" tutup James Ganda Sormin. (R10/h)


Tag:
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com