Pemko Medan akan Gratiskan BPJS Kelas III di Tahun 2021


483 view
Pemko Medan akan Gratiskan BPJS Kelas III di Tahun 2021
Foto SIB/Desra Gurusinga
Jelaskan : Anggota DPRD Medan Drs Daniel Pinem menjelaskan tentang Perda No.4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan, Minggu (20/12) pada sosialisasi VIII di Ladang Bambu Medan Tuntungan. 

Medan (SIB)

Pada Tahun 2021 Pemko Medan akan menggratiskan seluruh premi BPJS untuk warga kelas III sebagai bukti bahwa pemerintah bersungguh-sungguh untuk memperhatikan kesehatan masyarakat.

“Hal itu sudah menjadi program yang diprioritaskan di Tahun 2021, dengan catatan anggaran Pemko mencukupi”, ujar Anggota DPRD Medan Drs Daniel Pinem kepada warga saat menggelar Sosialisasi ke VIII Perda No.4 Tahun 2012 di Lingkungan I Ladang Bambu Kecamatan Medan Tuntungan, Minggu (20/12) yang dihadiri Camat Medan Tuntungan Topan Ginting, pihak Dinkes, BPJS, lurah dan para Kepling.

Menurutnya, hal itu merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemko terhadap warganya saat ini, agar bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Kepedulian Pemko terhadap warga Medan sudah diatur dalam Perda No.4 Tahun 2012, mulai dari dalam rahim hingga lanjt usia (Lansia). Sebagai warga negara yang baik, seharusnya ikut membantu pemerintah dalam hal sistem kesehatan yang sudah diprogramkan, dengan menjaga kebersihan dan patuh kepada aturan yang dibuat.

Pada situasi Covid-19 di Indonesia ini, gaya hidup masih belum normal. Di Jakarta mulai 18 Desember lalu sudah menerapkan warga diberikan antigen sebagai antisipasi Covid-19.

Dalam kesempatan itu, Staf Ahli F-PDI Perjuangan Waldemar Sihombing memaparkan isi Perda tersebut kepada warga. Disebutkannya, Perda ini sudah digodok selama 2 tahun agar benar-benar bisa membantu masyarakat dan sudah disahkan DPRD Medan untuk dilaksanakan.

Di dalamnya disebutkan bahwa Puskesmas ada untuk melayani masyarakat dengan baik. Kalau ada Puskesmas yang tidak melayani masyarakat dengan baik, perlu dipertanyakan. Namun saat ini masih banyak pelayanan kesehatan dan mutu obat yang dikeluhkan warga. Hal itu harus menjadi perhatian Pemko Medan, khususnya Dinas Kesehatan.

Perhatian Pemko terhadap kesehatan masyarakat sangat besar dan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 587 miliar lebih. Untuk pelayanan BPJS saja, di tahun 2018 disiapkan Rp 81 miliar, 2019 sebesar Rp.89 miliar dan tahun 2020 disiapkan Rp.129 miliar.

Khusus untuk menekan penyebaran Covid-19, Pemko sudah menerbitkan Perwal No.27 Tahun 2020 yang berisi adaptasi kebiasaan baru (AKB). Di sana juga sudah diatur agar para Kepling memantau perkembangan dan penyebaran Covid-19 di wilayah kerjanya.

Pemko Medan juga sudah menerapkan razia terhadap masyarakat yang tidak mengikuti aturan AKB dan protokol kesehatan.

Sementara itu, perwakilan Dinkes Madona Susanti menyebutkan, Pemko melalui tim tetap memantau kondisi masyarakat khususnya terkait pandemi Covid-19.

Untuk itu, disarankan warga agar tetap menjaga kesehatan, makan teratur, minum air hangat, khususnya di musim cuaca ekstrim saat ini. Bukan hanya Covid-19, Dinkes mengingatkan agar warga juga menjaga kebersihan agar terhindar dari DBD.

Kalau boleh, makanlah vitamin yang boleh diambil dari Puskesmas dengan gratis. Cukup hanya membawa KTP, ujarnya. Sedangkan untuk mengantisipasi perkembangan Covid-19, pemerintah sudah menyiapkan vaksinasi. Vaksin itu perlu untuk menguatkan imunitas tubuh agar mampu melawan Covid-19.

Perwakilan BPJS, Tamara mengatakan pihak BPJS membuat aplikasi Pandawa agar warga bisa menanyakan permasalahan seputar BPJS.

Dalam kesempatan itu, Kepling Suci mempertanyakan terkait warganya yang hendak melahirkan namun dinyatakan pihak rumah sakit BPJS yang dipakainya tidak aktif. Diinformasikan, tidak aktifnya BPJS tersebut karena ada pembiayaan ganda. Untuk itu dipertanyakannya, bagaimana cara melihat keaktipan BPJS warga.

Warga lainnya mempertanyakan apakah BPJS Ketenagakerjaan bisa dirubah menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) karena yang bersangkutan sudah berhenti dari perusahaan.

Herman Ginting, warga lainnya mempertanyakan seputar tempat sampah yang bisa menjadi sumber penyakit. Di daerah mereka sangat padat penduduk dan tidak memungkinkan untuk membakar sampah di halaman rumah. Untuk itu diharapkan ada solusi dibuat pemerintah untuk masalah itu. (M13/c)

Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com