Penerbitan 10 SHM di Sosor Gonting Digugat ke PTUN Medan


594 view
Penerbitan 10 SHM di Sosor Gonting Digugat ke PTUN Medan
Foto : satuharapan.com
Gedung PTUN Medan. 
Medan (SIB)
Lumongga Simamora, warga Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, meminta majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, membatalkan keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam penerbitan 10 Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terletak di Desa Pasaribu, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.

KTUN tersebut dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) selaku tergugat yang mengeluarkan objek sengketa. Adapun 10 SHM yang menjadi objek sengketa yakni SHM No. 00637 dengan luas 7.746 m², a.n Maruap Munthe.

SHM No.00741, Luas 134 m², atas nama Maruap Munthe. SHM No.00921, Luas 149 m², dahulu atas nama Maruap Munthe. SHM No.00926, Luas 149 m², dahulu atas nama Maruap Munthe. SHM No.00746, Luas 220 m², dahulu atas nama Saut Munthe. SHM No : 00636, Luas 3016 m², a.n Roida Siburian dan SHM No : 00638, luas 637 m², a.n Roida Siburian.

Kuasa hukum penggugat, Banggas Hotma Okinawa SH MH, dalam persidangan di Gedung PTUN Jalan Bunga Raya Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, kemarin, mengatakan tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara telah mengeluarkan objek sengketa yang mengakibatkan kerugian kepada salah satu keturunan/ahli waris dari alm Op.Basahan Simamora, selaku penggugat di perkara itu.

"Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang jelas-jelas perbuatan tergugat bertentangan dengan prosedur penerbitan SHM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah," ujarnya.

Banggas yang didampingi Ricardo Sibarani SH, David Anway SH, Zainal Parulian Siregar SH, Hengki Silaen SH dari Kantor Hukum Banggas H.O. Siregar, SH.MH & Rekan, kliennya juga meminta majelis hakim PTUN Medan mewajibkan tergugat mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah.

Dikatakannya, semasa hidup Op Basahan memiliki tanah di Huta Sihabaksa, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan seluas 1,5 hektare. Tanah milik peninggalan alm.Op. Basahan Simamora tersebut adalah bahagian dari Objek Perkara Perdata Nomor:79/Pdt.G/1982/PN.Sbb Tanggal 09 Agustus 1983 jo. Putusan Nomor:419/PERD/1984/PT.Mdn Tanggal 30 Agustus 1984 jo putusan Nomor:856 K/Pdt/1986, Tanggal 27 November 1990 antara cucu kandung alm. Op.Basahan Simamora bernama Humala Simamora (orangtua dari penggugat) melawan Dj. M.Simamora dan dahulu semasa berperkara antara mereka tanah tersebut seluas 700 m x 900 m yang terletak di Sahabakan Sosor Gonting Kecamatan Dolok Sanggul.

Tanah warisan peninggalan Alm.Op.Basahan Simamora tersebut sebelum diperkarakan, telah dipinjam oleh Gr Aron Pasaribu dari Orang Tua Humala Simamora karena Gr Aron Pasaribu dengan Orang Tua Humala Simamora masih terikat keluarga.

Pada sekitar tahun 2008 keluarga Op Basahan Simamora ingin mengambil kembali tanah yang disewakan kepada Gr Aron Pasaribu namun pada saat tersebut yang menguasai tanah tersebut adalah para ahli warisnya dan atas permintaan tersebut kemudian para ahli waris dari Gr Aron Pasaribu bersedia mengembalikan tanah tersebut.

Tanpa sepengetahuan dari keluarga Op Basahan Simamora, objek tanah berperkara ternyata diberikan untuk dipergunakan bercocok tanam kepada Apul Munthe anak dari perkawinan Julianus Munthe dan Louisa Br Pasaribu seperti isi pertimbangan putusan hal 17 di dalam putusan tingkat banding 134/PDT/2012/PT Medan dan Apul Munthe merupakan abang kandung dari Maruap Muthe.

Namun di dalam surat lampiran jawaban surat balasan surat jawaban/dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan Tertanggal 9 Juni 2020 atas nama Jusen Feber Damanik Penggugat tidak melihat adanya surat keterangan waris Maruap Munthe di dalam permohonan tersebut.

Sekitar Tahun 1962 Gr Aron Pasaribu meminjamkan sebagian tanah milik Op Basahan Simamora kepada ibu Saut Munthe yaitu kepada Lidya Pasaribu dikarenakan pada Tahun 1962 Jamadi Munthe Ayah Saut Munthe meninggal di Sawit Seberang Kab Langkat sehingga Lidya Pasaribu (Ibu Saut Munthe) pulang ke Lumban Sianong dan di dalam surat lampiran jawaban surat balasan surat jawaban/dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan tertanggal 09 Juni 2020 atas nama Jusen Feber Damanik Penggugat tidak melihat adanya surat keterangan waris Saut Munthe di dalam permohonan tersebut.

"Bahwa atas objek perkara yang saling merasa sebagai pemilik, klien kami Penggugat (Lumongga Simamora) pada tanggal 19 Januari 2011 telah mendaftarkan gugatan No 06/PDT.6/1011/ PN.TRT Lawan Maruap Munthe, Saut Munthe dkk dan atas nama Roida Siburian tidak pernah menjadi pihak berperkara dan pada putusan akhir di PN Tarutung menerima Gugatan Lumongga Simamora dan menyatakan tanah berperkara tersebut terletak di Huta Sihabaksa, Desa Sosor Gonting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dengan amar," ungkapnya.

Selain itu, berdasarkan putusan pengadilan mulai tingkat pertama sampai upaya hukum PK tidak satupun pihak yang dimenangkan atau status tanah stanvas dan pada proses hukum tersebut masih berjalan atau masih proses sengketa di antara pihak BPN Humbahas telah menerbitkan sertifikat hak milik, sedangkan di atas objek tanah sengketa tersebut telah terbit Perdes Desa Sosor Gonting tentang wilayah desa. (M14/d)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Hariansib edisi cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com