Permainan Mafia Tanah


350 view
Permainan Mafia Tanah
Istimewa
Ilustrasi Mafia Tanah.
Penjualan lahan eks HGU PTPN II seluas 69,9 hektare di Jl Metereologi Sampali, Deliserdang kepada 8 warga senilai Rp.89 miliar semakin menarik ditelusuri. Terutama siapa di balik kehebatan ke-8 "warga biasa" ini sehingga menjadi "warga luar biasa" yang mampu membeli lahan sampai puluhan miliar rupiah.

Lahan eks tembakau deli itu memang sangat strategis, karena letaknya di seputaran kota Medan dan Deliserdang. Sehingga meskipun keharuman tembakau deli PTPN II telah sirna sejak beberapa tahun terakhir tetapi lahannya tetap harum. Selain lahan seluas 69,9 hektare itu, lahan eks tembakau deli lainnya sebagian sudah berubah menjadi perumahan mewah dan kawasan industri, seperti terlihat di sisi kiri dan kanan jalan tol Belmera. Apakah itu penjualan saat masih HGU atau setelah eks HGU dan kepada siapa dijual, kapan dan berapa nilainya juga tidak diketahui pasti.

Namun penjualan eks HGU seluas 69,9 hektare di Sampali kepada 8 warga disebut sudah ditetapkan Gubernur Sumut dalam daftar nominatif. Karena masih tergolong baru (tahun 2019), sepertinya bisa menjadi pelajaran berharga untuk mengungkap prosesnya sehingga jangan sampai menimbulkan kerugian besar bagi negara dalam pengalihan ribuan hektare lagi eks HGU PTPN II.

Memang bisa menimbulkan berbagai pertanyaan, bagaimana caranya 8 orang warga biasa bisa mendapatkan 69,9 hektare eks HGU. Kalau pukul rata, setiap orang bisa mendapatkan 8,5 hektare lebih dengan membayar rata-rata Rp.11 miliar lebih/orang. Meskipun harga per meterperseginya tergolong murah untuk kelas seputaran kota Medan, tetapi bagi 8 warga biasa sungguh menjadi tandatanya atas kemampuan mereka membayar sampai Rp.89 miliar.

Selama ini sudah sering diberitakan bahwa mafia tanah dan pemodal kuat ikut bermain dalam perebutan eks HGU PTPN II. Bahkan ada yang sudah berpengadilan, seolah-olah mereka pemilik lahan dengan dalih telah membelinya dari petani. Padahal pemilik hak sebenarnya adalah PTPN II. Sehingga kuat dugaan ada permainan pemodal kuat dan mafia tanah dalam proses pengalihan eks HGU ini dengan mengantasnamakan petani.

Segala upaya mereka lakukan untuk mendapatkan lahan itu. Bahkan diduga selama ini mereka memperalat dan memodali para petani hingga petani/penggarap mengadukan masalah ini ke Presiden Jokowi yang sangat peduli dengan nasib petani. Diduga ini hanya kamuflase semata, karena pada akhirnya tanah eks HGU tersebut jatuhnya bukan ke tangan petani tetapi ke tangan pemodal.
Perjuangan para pemodal dengan mafia tanah, ada kalanya berhasil dengan penunjukan petani sebagai pembeli lahan yang berhak. Namun mungkinkah petani kecil memiliki uang bermiliar-miliar untuk membayar lahan tersebut kepada negara (PTPN II) ?. Secara de jure petanilah yang membeli, tetapi secara de facto pembelinya adalah pemodal kuat yang diduga telah "jual-beli" di bawah tangan dengan petani.

Untuk mempermudah dan menjamin "permainannya" aman, bukan hanya mafia tanah dengan petani yang terlibat. Tetapi mereka diduga tetap menggandeng penguasa yang berkompeten atas eks HGU itu. Dibuat serapi mungkin sehingga seolah-olah proses jual-beli lahan eks HGU maupun HGU itu normal dan sesuai ketentuan yang ada.

Khusus penjualan lahan di Sampali, lokasinya memang sangat strategis. Aksesnya dekat dengan gerbang tol Anif dan berdekatan dengan kawasan perumahan elit. Sehingga harga penjualan 69,9 hektare lahan tersebut sebesar Rp.89 miliar diduga kurang wajar dan kurang sinkron dengan harga pasar.

Namun karena tujuan pemerintah adalah untuk kepentingan petani, maka harga yang ditetapkan sudah pasti berbeda jika tanah tersebut dijual ke developer secara lelang terbuka. Akibatnya pemodal kuat yang berlindung di balik petanilah yang beruntung sementara penerimaan negara jauh berkurang, tidak seperti yang diharapkan. Jadi kerugian yang sebenarnya adalah pada negara, bukan pada petani.

Mengingat lahan tersebut bukan lagi untuk pertanian, tetapi untuk perumahan, maka ke depan sebaiknya rumah saja yang diberikan kepada para petani yang dinilai berhak. Karena PTPN II saat ini sedang membangun ribuan rumah di eks kebun Bekala. Lahan eks HGU yang strategis dan menggiurkan itu lebih baik dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara bukan kepentingan pengusaha dan penguasa. Namun yang menjadi pertanyaan iklaskah para penguasa yang terkait melakukannya?.(*)
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com