Politisi PPP dan PAN Sebut Kecurangan dalam Pilkada Medan Tidak Boleh Terjadi


152 view
Foto Dok
Abdul RaniSudari ST
Medan (SIB)
Anggota DPRD Medan dari PPP Abdul Rani menyatakan dalam Pilkada Medan yang akan digelar 9 Desember mendatang, tidak boleh ada kecurangan termasuk politik uang dan bagi-bagi sembako untuk tujuan memenangkan salah satu calon.

Pelaksanaan Pilkada sudah pasti ada yang mengawasinya yaitu Bawaslu. Kalau ada kecurangan, akan diproses oleh Bawaslu sesuai hukum yang berlaku, ujarnya kepada SIB, Senin malam (30/11) via selularnya.

Jadi sebenarnya tidak perlu ada KPK datang untuk mengawasinya, karena sudah ada Bawaslu, ujarnya seraya menyebutkan, kalaupun KPK mau mengawasinya, silahkan saja dan tidak menjadi masalah.

Namun jangan juga lupa, ujar Politisi yang duduk di Komisi I DPRD Medan ini, ada ‘cost politik’ dan halal. “Artinya, hukum menghalalkan adanya cost politik. Misalnya dalam bertemu konstituen, sudah pasti minum, walaupun air putih. Itu ada biayanya,” ujarnya seraya menyebut, itu tidak dikategorikan politik uang.

Begitu juga dalam bagi-bagi Sembako untuk tujuan memenangkan salah satu Paslon kepala daerah, itu tidak dibenarkan dalam undang-undang. “Namun sebagai orang beragama, kalau memberi sedekah kepada orang tidak mampu berupa Sembako, apakah tidak boleh. Namun bukan dengan embel-embel memilih salah satu calon, itu kan bisa?,” ujarnya lagi seraya menyebutkan, banyak orang yang setiap bulannya memberi sedekah kepada orang kurang mampu.

“Jangan gara-gara bulan Pilkada, umat beragama tidak bisa lagi bersedekah kepada sesamanya,” pungkasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua F-PAN DPRD Medan Sudari ST yang menilai adanya pengawasan dari aparat hukum untuk Pilkada bersih, sudah sangat tepat. Partainya sebagai pengusung salah satu Paslon Wali Kota Medan, merasa kalaupun KPK hadir di Medan mengawasi, tidak menjadi masalah.

Namun dalam Pilkada sudah ada lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kecurangan-kecurangan yang ada, yaitu Bawaslu. Adanya Bawaslu, dirasa sudah cukup sebagai lembaga pengawasan Pilkada.

Politisi yang duduk sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan itu menyebutkan siapapun yang melakukan kecurangan seperti politik uang dan bagi-bagi Sembako dengan maksud agar memilih salah satu Paslon, harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. (M13/f)
Penulis
: Redaksi
Sumber
: Harian SIB Edisi Cetak
Segala tindak tanduk yang mengatasnamakan wartawan/jurnalis tanpa menunjukkan tanda pengenal/Kartu Pers hariansib.com tidak menjadi tanggungjawab Media Online hariansib.com Hubungi kami: redaksi@hariansib.com